Aksi Damai di Kejaksaan Kediri: LSM Desak Bongkar Dugaan Mafia PPDB dan Dana Siluman SMKN 1
KEDIRI – Derasnya tuntutan publik terhadap transparansi dan keadilan dalam dunia pendidikan di Kota Kediri kembali mengemuka. Senin pagi (7/7/2025), puluhan massa yang tergabung dalam Komite Masyarakat Peduli Pendidikan menggelar aksi damai di depan Kantor Kejaksaan Negeri Kota Kediri. Aksi ini menjadi sorotan tajam publik karena membawa isu serius: dugaan keberadaan mafia SPMB, manipulasi data siswa, hingga aliran dana mencurigakan di salah satu sekolah favorit.
Dalam orasinya, Welly Wipratama, Koordinator Lapangan aksi, menyatakan bahwa Cabang Dinas Pendidikan Kediri dianggap tidak tegas dan cenderung membiarkan kekacauan dalam proses PPDB tahun 2025. “Kita tidak bisa diam. Ini bukan sekadar salah input data. Ini indikasi sistemik. Jika dibiarkan, generasi masa depan kita akan rusak karena pendidikan hanya bisa diakses oleh mereka yang punya kuasa dan uang,” tegas Welly.
Massa menuntut Kejaksaan Kota Kediri agar turun tangan mengaudit seluruh proses SPMB di sekolah-sekolah Kota Kediri. Mereka menduga ada sindikat terorganisir yang selama ini bermain di balik penerimaan siswa baru. Praktik titipan, manipulasi zonasi, hingga rekayasa dokumen siswa disinyalir terjadi secara sistemik.
Lebih lanjut, massa juga menyoroti polemik di SMKN 1 Kediri yang sempat viral di media sosial dan memantik amarah publik. Mereka mendesak agar Kejari Kediri memeriksa secara menyeluruh aliran dana BOS tahun 2022 hingga 2025, termasuk anggaran rutin gedung. “Publik berhak tahu ke mana larinya uang negara yang seharusnya digunakan untuk fasilitas dan mutu pendidikan,” tegas salah satu peserta aksi.
Namun ironisnya, pihak Kejaksaan Negeri Kediri memilih untuk tidak menemui massa aksi. Hanya seorang staf dari bagian Datun (Perdata dan Tata Usaha Negara), Purwanto, yang memberikan pernyataan bahwa kejaksaan belum menerima tembusan resmi dari pihak Polresta Kediri terkait aksi ini. Pernyataan tersebut sontak memicu kecurigaan para peserta aksi.
“Kami sudah layangkan surat izin ke Polres. Kalau kejaksaan mengaku tidak menerima, patut kami duga ini sabotase. Jangan-jangan ada skenario pembungkaman atas suara rakyat,” ungkap Welly lantang di tengah massa. Mereka menyebut ini sebagai bentuk nyata lemahnya komitmen penegak hukum dalam menjamin keterbukaan informasi publik.
Aksi berlangsung damai, namun penuh semangat. Spanduk bertuliskan “Tolak Mafia PPDB” dan “Periksa Dana Siluman di SMKN 1” terbentang di depan gerbang kantor kejaksaan. Orasi terus bergema, menyerukan agar kejaksaan tak tutup mata atas dugaan penyimpangan yang sudah menjadi rahasia umum.
Sebelum meninggalkan lokasi, massa aksi menyatakan bahwa jika dalam waktu dekat tidak ada tindak lanjut konkret, maka mereka akan menggelar aksi lanjutan dengan jumlah peserta yang jauh lebih besar. “Ini bukan akhir. Ini baru permulaan. Jika aparat tetap bungkam, maka rakyat akan bersuara lebih keras,” pungkas Welly.
Aksi ini menjadi sinyal kuat bahwa masyarakat kini tidak lagi bisa dibungkam. Tuntutan terhadap sistem pendidikan yang adil, bersih, dan transparan tak bisa lagi diabaikan. Pemerintah, aparat hukum, dan pejabat terkait ditantang untuk membuktikan: apakah mereka berdiri bersama rakyat, atau bersama para oknum yang menggerogoti masa depan bangsa.
(ris)
