Kediri – Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024, netralitas aparatur negara kembali ditekankan sebagai elemen kunci untuk menjaga stabilitas dan keadilan dalam proses demokrasi. Hal ini disampaikan oleh Pj Wali Kota Kediri, Dr. Ir. Zanariah, M.Si., dan Kapolres Kediri Kota, AKBP Bramastyo Priaji, S.H., S.I.K., M.Si., dalam Rapat Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berlangsung pada Selasa (22/10/2024) di Ruang Joyoboyo, Balaikota Kediri.
Rapat tersebut dihadiri oleh berbagai pihak penting, termasuk Kanit Binmas Polres Kediri Kota, Forkopimcam, dan Tiga Pilar se-Kota Kediri. Dalam arahannya, Zanariah menegaskan pentingnya netralitas bagi ASN, TNI, dan Polri, terutama di tengah tahun politik ini. “Sebagai aparatur negara, netralitas adalah harga mati,” ujarnya tegas.
Zanariah menekankan bahwa netralitas ini bukan sekadar slogan, melainkan sebuah komitmen yang harus dijaga. Menurutnya, aparatur negara harus tetap bebas dari konflik kepentingan, intervensi, serta pengaruh yang dapat memengaruhi kinerja mereka dalam melayani masyarakat dan menjalankan tugas sebagai pengawal demokrasi.
Ia juga menekankan bahwa aparatur negara memiliki kewajiban untuk bersikap adil, obyektif, dan tidak memihak. “Setiap langkah yang diambil harus didasari pada kepentingan masyarakat dan negara, bukan kepentingan pribadi atau golongan tertentu,” tambahnya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proses Pilkada berlangsung dengan jujur dan adil, serta menjaga integritas aparatur dalam menjalankan tugas.
Sementara itu, Kapolres Kediri Kota, AKBP Bramastyo Priaji, mengungkapkan bahwa netralitas ASN, TNI, dan Polri merupakan salah satu langkah strategis untuk mensukseskan Pilkada 2024. Menurutnya, TNI, Polri, dan ASN adalah personifikasi negara yang harus memberikan contoh netralitas dan profesionalisme kepada masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, AKBP Bramastyo menekankan bahwa personel TNI, Polri, dan ASN harus menjauhi segala bentuk keterlibatan dalam politik praktis, baik secara langsung maupun tidak langsung. “Kita ada untuk melayani masyarakat, bukan untuk berpolitik,” ujarnya sambil mengutip pesan dari Presiden Prabowo yang juga menekankan pentingnya netralitas aparatur negara dalam proses politik.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga profesionalisme dalam menggunakan media sosial. AKBP Bramastyo mengajak seluruh aparatur untuk bijak dalam menggunakan platform digital dan menghindari penyebaran informasi yang tidak benar, ujaran kebencian, dan berita bohong yang dapat memicu perpecahan di masyarakat.
Lebih jauh, Kapolres menekankan perlunya menolak segala bentuk politik uang yang seringkali muncul dalam proses politik. Ia menegaskan bahwa politik uang merusak esensi demokrasi dan integritas proses pemilihan. “Jangan sampai kita terlibat dalam politik uang atau menerima pemberian yang tidak etis. Itu akan merusak citra kita sebagai abdi negara,” imbuhnya.
Di akhir pertemuan, Kapolres mengingatkan kembali bahwa ASN, TNI, dan Polri harus menjaga netralitas bukan hanya selama pelaksanaan Pilkada, tetapi juga sebelum dan sesudahnya. Ia berharap, dengan adanya komitmen bersama ini, Pilkada 2024 dapat berjalan lancar tanpa adanya isu-isu yang memengaruhi integritas aparatur negara.
Turut hadir dalam rapat tersebut adalah Sekretaris Daerah Kota Kediri Bagus Alit, Inspektur Kota Kediri Muklis Isnaini, Kepala Bakesbangpol Kota Kediri Indun Munawaroh, serta sejumlah pejabat lainnya yang ikut mendukung komitmen netralitas dalam Pilkada mendatang.
(guh)
