Komisi Percepatan Reformasi Polri Gelar Audiensi dengan GNB, Dorong Penguatan Profesionalisme dan Integritas Kepolisian
Jakarta – Audiensi antara Komisi Percepatan Reformasi Polri dengan Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang digelar di STIK-PTIK Lemdiklat Polri, Jakarta Selatan, Kamis (13/11/2025), menjadi momentum penting dalam upaya mempercepat pembaruan institusi kepolisian. Pertemuan ini dihadiri sejumlah tokoh nasional lintas profesi dan menjadi ajang strategis dalam penjaringan aspirasi masyarakat untuk memperkuat arah reformasi Polri.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, menegaskan bahwa audiensi ini merupakan wahana penting untuk menyerap pandangan dari GNB, sebuah gerakan yang sejak awal konsisten menyuarakan pentingnya reformasi kepolisian kepada Presiden. Menurutnya, masukan dari para tokoh menjadi pijakan berarti dalam merumuskan strategi reformasi yang komprehensif dan berkelanjutan.
Jimly menjelaskan, banyak perspektif berharga yang diterima, baik dari sisi teknis operasional maupun sisi filosofis terkait tata kelola kepolisian. Ia menekankan perlunya Polri terhindar dari intervensi politik maupun kepentingan bisnis agar dapat membangun kembali kepercayaan publik. “Ini bukan sekadar tentang memperbaiki aturan, tapi membenahi sistem secara menyeluruh,” ujarnya.
Di sisi lain, pimpinan Gerakan Nurani Bangsa, Dr. (H.C) Dra. Hj. Sinta Nuriyah Wahid, menggarisbawahi pentingnya peran Polri sebagai pelindung rakyat dan penjaga kedaulatan negara. Ia menilai bahwa reformasi Polri harus diarahkan agar institusi tersebut benar-benar berfungsi untuk menjaga keamanan tanpa menyakiti rakyat. “Kepolisian dibutuhkan untuk menjaga kedaulatan siklis negara, bukan untuk melukai rakyat,” tegasnya.
Sementara itu, pakar hukum Prof. Dr. Otto Hasibuan menyampaikan pandangannya bahwa pembentukan Komisi Percepatan Reformasi Polri merupakan langkah historis yang harus dimaksimalkan. Ia menyebut keputusan Presiden sebagai “keputusan emas” yang membuka kesempatan luas untuk memperbaiki Polri secara struktural. Ia juga menekankan perlunya mengidentifikasi akar permasalahan yang membuat kepercayaan publik belum sepenuhnya pulih.
Menurut Otto, reformasi Polri tidak boleh berhenti pada identifikasi masalah, tetapi harus dilanjutkan dengan pencarian solusi yang bersifat sistemik. Dengan begitu, Polri dapat bergerak menuju institusi modern yang mampu menjawab tantangan zaman dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Menutup laporan audiensi tersebut, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyampaikan apresiasi atas dukungan dan masukan dari berbagai pihak. Ia menegaskan bahwa Polri terus membuka diri terhadap kritik dan rekomendasi sebagai bagian dari komitmen memperbaiki kinerja institusi. “Masukan masyarakat sangat penting agar Polri menjadi lembaga yang benar-benar melindungi, melayani, dan mencintai rakyat,” ujarnya.
Pertemuan ini menandai babak baru kolaborasi antara masyarakat sipil dan institusi negara dalam mewujudkan reformasi Polri yang menyeluruh. Melalui dialog terbuka dan partisipatif, diharapkan reformasi ini mampu memperkuat profesionalisme aparat, meningkatkan transparansi, serta memperkokoh kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum tersebut.
(guh)
