Kediri – Proyek pembangunan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Simpang Lima Gumul (SLG), Kabupaten Kediri, kembali menjadi sorotan. Pembangunan yang menelan anggaran hingga miliaran rupiah ini hingga kini terbengkalai dan belum dimanfaatkan, memicu kekhawatiran atas potensi kerugian negara.
Saiful, Ketua LSM RATU, menyampaikan keprihatinannya terkait proyek tersebut. Ia menilai mangkraknya bangunan relokasi PKL ini menjadi cerminan buruknya tata kelola pembangunan daerah. “Kami sebagai lembaga kontrol sosial meminta adanya transparansi penggunaan anggaran pada proyek relokasi PKL SLG yang hingga saat ini tidak difungsikan,” ujar Saiful dalam keterangan resminya.
Lebih lanjut, Saiful menyebutkan bahwa pembangunan yang terbengkalai selama bertahun-tahun ini tidak hanya menimbulkan kerugian materil, tetapi juga menghilangkan potensi peningkatan ekonomi masyarakat. Ia mendesak Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri untuk segera mengusut tuntas proyek tersebut. “Kami berencana menggelar aksi unjuk rasa di kantor Pemerintah Kabupaten Kediri dan Kejaksaan Negeri dalam waktu dekat,” tegasnya.
Bangunan relokasi PKL tersebut terletak di utara Taman Hijau SLG, yang dikenal sebagai salah satu destinasi wisata ikonik di Kabupaten Kediri. Proyek ini mulai dibangun pada 2021 dengan tujuan menata para pedagang kaki lima yang berjualan di sekitar kawasan wisata tersebut.
Namun ironis, sejak pembangunan rampung, fasilitas tersebut tidak pernah difungsikan. Sudah empat tahun berlalu, kondisi bangunan kini memprihatinkan dengan kerusakan di berbagai titik akibat tidak adanya pemeliharaan.
Kondisi ini tidak hanya menimbulkan kekecewaan di kalangan pedagang, tetapi juga menimbulkan pertanyaan publik terkait efektivitas penggunaan dana pembangunan. Banyak pihak menilai, proyek yang mangkrak tersebut menjadi preseden buruk dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
LSM RATU menegaskan komitmennya untuk terus mengawal persoalan ini hingga ada kejelasan. Saiful menambahkan, pihaknya tidak segan membawa persoalan ini ke tingkat lebih tinggi bila tidak ada tindak lanjut di daerah. “Kami ingin memastikan bahwa dana publik benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan disia-siakan,” pungkasnya.
