Kediri – Beredarnya kabar mengenai penghentian sementara pembangunan jalan tol Kediri-Kertosono yang menghubungkan Kota Kediri dengan Bandara Dhoho menuai reaksi dari berbagai kalangan, termasuk para penggiat sosial. Ketua Pemuda Santri, Yohan Yuli, turut angkat bicara mengenai polemik yang terjadi.
Yohan mengaku heran dengan sikap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri yang terkesan tidak mendukung proyek tersebut. Ia menyoroti adanya surat dari Pemkab Kediri kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur tertanggal 20 Maret 2025, yang meminta penghentian sementara izin pertambangan bebatuan untuk material dasar jalan tol. “Ini kan Proyek Strategis Nasional (PSN). Kok bisa ya Pemkab Kediri tidak ikut membantu menyukseskan, malah terkesan menghentikan?” ujarnya kepada awak media.
Surat tersebut menyatakan bahwa PT. Balaraja Sakti Nusantara telah aktif melakukan kegiatan pertambangan tanah urug dan batu andesit sejak Januari 2025 tanpa menunjukkan izin yang lengkap. Demi menjaga kondusivitas lingkungan masyarakat, Pemkab Kediri meminta agar kegiatan pertambangan dihentikan sementara hingga perizinan diselesaikan. Surat tersebut juga ditembuskan kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, Kapolresta Kediri, dan Direktur PT. Balaraja Sakti Nusantara.
Yohan Yuli menduga ada kepentingan tertentu di balik kebijakan tersebut. Ia mencurigai kemungkinan adanya faktor politik atau kepentingan bisnis yang menyebabkan keputusan itu diambil. “Kalau melihat surat itu, seolah ada kepentingan politik atau bisnis pihak lain yang bermain. Ini perlu diklarifikasi lebih lanjut,” tambahnya.
Di sisi lain, Asisten Bupati Kediri memberikan klarifikasi bahwa proyek tol tetap berjalan dan tidak mengalami penghentian. Ia menegaskan bahwa saat ini prioritas pembangunan difokuskan pada pengadaan tanah dan pembangunan fisik ruas jalan menuju Bandara Dhoho. “Terkait proyek tol di Kediri, tidak ada penghentian. Prioritas saat ini adalah pengadaan tanah dan pembangunan ruas menuju bandara. Sementara untuk bagian lainnya akan dilanjutkan pada Juni 2025,” ujarnya saat dikonfirmasi media.
Ketika ditanya mengenai surat kepada ESDM Provinsi Jawa Timur yang menghentikan izin pertambangan bebatuan, Asisten Bupati Kediri menyatakan bahwa Bupati Kediri tidak mengetahui hal tersebut. “Beliau tidak ikut rapat dan tidak tahu mengenai surat itu,” tutupnya.
Pernyataan ini semakin menimbulkan tanda tanya di kalangan masyarakat, terutama terkait komunikasi dan koordinasi antara Pemkab Kediri dengan pemerintah provinsi maupun pusat dalam menyukseskan proyek tol. Warga berharap ada transparansi lebih lanjut mengenai kebijakan yang diambil agar proyek dapat berjalan sesuai rencana.
Sebagai salah satu proyek strategis nasional, tol Kediri-Kertosono diharapkan mampu meningkatkan konektivitas dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah Kediri dan sekitarnya. Banyak pihak mengkhawatirkan jika proyek ini terus mengalami hambatan, maka manfaat yang diharapkan bisa tertunda.
Hingga saat ini, masyarakat masih menunggu kepastian terkait kelanjutan proyek tersebut. Mereka berharap pemerintah daerah dapat memberikan dukungan penuh agar proyek tol yang dinanti-nantikan ini bisa segera terealisasi tanpa kendala berarti.
