Viral Program Pemerintah Gunakan Bendera Paslon Pilkada Kediri, LSM Siap Laporkan ke Bawaslu
KEDIRI – Sebuah foto yang menunjukkan kegiatan pembagian makanan tambahan di salah satu Posyandu di Kelurahan Dandangan, Kota Kediri, viral di media sosial pada Kamis, 10 Oktober 2024. Foto tersebut menampilkan adanya bendera salah satu pasangan calon (Paslon) Pilkada yang digunakan sebagai alat peraga kampanye (APK) dalam kegiatan yang diduga merupakan program pemerintah.
Kepala Kelurahan Dandangan ketika dikonfirmasi mengenai kejadian ini mengaku belum mengetahui secara pasti dan berjanji akan segera mencari informasi lebih lanjut. “Saya belum tahu soal itu, nanti akan saya cek,” ujarnya. Namun, ketika ditanya mengenai keterlibatan salah satu staf kasi kelurahan yang tampak dalam foto tersebut, sang Lurah mengakui bahwa staf tersebut memang sedang berada di lokasi untuk memantau kegiatan.
Viralnya foto ini menimbulkan reaksi dari sejumlah kalangan, termasuk dari LSM MACAN (Masyarakat Mencari Keadilan) , sebuah aliansi yang dikenal aktif mengawasi pelanggaran pemilu. Revy Pandega, salah satu koordinator dari aliansi tersebut, menyatakan bahwa mereka berencana melaporkan kejadian ini kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk ditindaklanjuti. Menurut Revy, kegiatan tersebut didanai oleh anggaran negara, dan kehadiran bendera Paslon dalam acara itu merupakan indikasi pelanggaran.
“Kegiatan tersebut dibiayai oleh dana kelurahan yang berasal dari negara, dan terlihat ada ASN serta APK salah satu Paslon saat pembagian. Ini perlu ditelusuri oleh Bawaslu apakah ada pelanggaran atau tidak. Kami dari LSM akan terus mengawal agar prosesnya berjalan sesuai aturan,” ungkap Revy Pandega.
Revy menegaskan bahwa penggunaan fasilitas negara atau dana publik untuk kegiatan yang berbau kampanye merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap prinsip pemilu yang jujur dan adil. Ia menambahkan, pihaknya tidak akan tinggal diam jika ditemukan adanya penyalahgunaan wewenang dalam proses Pilkada di Kota Kediri. “Kita ingin Pilkada di Kota Kediri berlangsung jujur, adil, dan transparan, tanpa adanya kampanye yang menggunakan uang atau fasilitas negara,” ujarnya.
Sementara itu, Bawaslu Kota Kediri belum memberikan tanggapan resmi mengenai rencana laporan ini. Namun, berdasarkan regulasi yang ada, penggunaan fasilitas negara, termasuk program-program yang didanai anggaran pemerintah untuk kepentingan kampanye, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pemilu.
Kasus ini menambah daftar isu sensitif menjelang pelaksanaan Pilkada di Kota Kediri. Masyarakat dan sejumlah pihak pun semakin waspada terhadap segala bentuk kegiatan yang dapat merusak integritas proses demokrasi. Aliansi LSM MACAN (Masyarakat Mencari Keadilan) berjanji akan terus memantau dan mengawal setiap perkembangan terkait kasus ini, memastikan bahwa proses Pilkada berlangsung tanpa ada bentuk kecurangan.
Dalam beberapa hari ke depan, diharapkan Bawaslu dapat segera melakukan investigasi terkait foto yang viral tersebut untuk menentukan apakah ada unsur pelanggaran atau tidak. Selain itu, pihak panitia pengawas kecamatan (Panwascam) juga diharapkan ikut terlibat dalam memantau kejadian di lapangan, khususnya dalam masa kampanye Pilkada yang semakin mendekati hari pemungutan suara.
Kasus ini juga menjadi pengingat penting bagi para calon kepala daerah dan pendukungnya untuk lebih berhati-hati dalam mengelola kegiatan kampanye, terutama yang terkait dengan program-program pemerintah agar tidak menimbulkan polemik yang dapat mencederai prinsip demokrasi.
