Kamis, 17 Oktober 2024 – Suasana di Kelurahan Tosaren, Kota Kediri, menjadi tegang setelah beberapa kelompok masyarakat (pokmas) mendatangi kantor kelurahan setempat. Mereka menuntut agar Kepala Kelurahan segera melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat (Prodamas) yang sempat tertunda. Klaim ini didasarkan pada interpretasi mereka terhadap hasil pertemuan antara Ketua DPRD dan Penjabat (Pj) Walikota yang seolah mengindikasikan bahwa Prodamas dapat dilanjutkan.
Namun, Lurah Tosaren mengaku belum menerima instruksi resmi mengenai kelanjutan program tersebut. Saat menemui perwakilan warga, lurah tetap pada pendiriannya bahwa Prodamas belum dapat dijalankan karena secara kedinasan belum ada informasi tertulis yang diterimanya.
Menanggapi kejadian ini, Revy Pandega, Wakil Ketua Aliansi MACAN (MASYARAKAT MENCARI KEADILAN) , memberikan reaksi keras. Dalam pernyataannya kepada media, Revy menegaskan bahwa Prodamas seharusnya dilanjutkan setelah Pilkada usai. “Apa yang salah?” tanyanya retoris. Ia mencurigai adanya motif tersembunyi di balik desakan beberapa masyarakat atau pokmas yang bersikeras agar Prodamas segera dilaksanakan.
Lebih lanjut, Revy mengungkapkan rencana Aliansi Macan untuk melaporkan kasus ini ke Kejaksaan Negeri Kota Kediri. Mereka akan meminta pihak kejaksaan untuk menyelidiki dugaan mark up atau korupsi dalam pelaksanaan Prodamas. Ketika ditanya mengenai bukti yang dimiliki, Revy dengan tegas menjawab, “Banyak.”
kegaduhan prodamas kejaksaan harus bertindak didalam situasi politik yang bisa membuat gaduh masarakat
Revy Pandega
Aliansi Macan menyebutkan bahwa salah satu dugaan awal terkait potensi korupsi adalah dalam proyek pembangunan gorong-gorong. Revy menegaskan bahwa pihaknya akan segera melaporkan dugaan korupsi tersebut ke pihak berwenang pada keesokan harinya.
Sementara itu, dua perwakilan Pokmas Kelurahan Tosaren juga telah mengunjungi kantor kelurahan untuk mempertanyakan penghentian Prodamas kepada Kepala Kelurahan. Mereka berpendapat bahwa pernyataan dari Fraksi PAN, khususnya anggota bernama Edo, setelah bertemu dengan Pj Wali Kota, dapat dijadikan dasar bahwa Prodamas sudah bisa dilanjutkan.
Situasi ini menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat Tosaren. Di satu sisi, ada desakan dari sebagian warga untuk segera melanjutkan Prodamas, sementara di sisi lain, pihak kelurahan masih menunggu instruksi resmi dari atas. Ketidakjelasan ini berpotensi memicu ketegangan lebih lanjut antara masyarakat dan aparat pemerintah setempat.
Kasus ini menjadi sorotan publik dan menunjukkan pentingnya komunikasi yang jelas antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan program-program pemberdayaan. Sambil menunggu perkembangan lebih lanjut, masyarakat Tosaren dan pihak-pihak terkait diharapkan dapat mengedepankan dialog untuk mencari solusi terbaik demi kepentingan bersama.
