Imigrasi Kediri Gencarkan Pencegahan TPPO Berkedok Pengantin Pesanan, Libatkan 21 KUA di Jombang
JOMBANG – Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kediri memperkuat langkah pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) melalui pengawasan dan edukasi terkait modus pengantin pesanan serta penyalahgunaan perkawinan campuran antara warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA).
Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi Modus Pengantin Pesanan dan Perkawinan Campuran yang digelar di Hotel Yusro, Kabupaten Jombang, Selasa (10/11/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) ke-2 Tahun 2026.
Mengusung tema “Imipas Melayani, Tegas Menjaga, Tulus Membina”, kegiatan tersebut tidak hanya berfokus pada pemahaman regulasi perkawinan campuran, tetapi juga membangun kewaspadaan terhadap praktik perdagangan manusia yang memanfaatkan hubungan perkawinan sebagai kedok untuk melakukan eksploitasi.
Sebanyak 21 Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) se-Kabupaten Jombang turut hadir dalam kegiatan tersebut. Hadir pula Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jombang.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kediri, Antonius Frizky Saniscara Cahya Putra, menegaskan bahwa fenomena perkawinan campuran perlu mendapatkan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, meskipun perkawinan antara WNI dan WNA memiliki aspek positif, praktik tersebut juga berpotensi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengeksploitasi perempuan Indonesia.
Ia menilai, diperlukan pemahaman dan keterlibatan lintas instansi agar indikasi penyalahgunaan perkawinan campuran dapat dikenali sejak dini. Melalui kegiatan ini, para penyuluh pernikahan di lingkungan KUA diharapkan mampu memberikan edukasi kepada calon pasangan, khususnya mereka yang berencana menikah dengan warga negara asing.
Materi pertama disampaikan Kepala Disdukcapil Kabupaten Jombang, Masduqi Zakaria, yang mengulas regulasi perkawinan campuran dari perspektif administrasi kependudukan. Pembahasan meliputi pencatatan perkawinan, perubahan status dalam dokumen kependudukan, hingga ketentuan status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran.
Masduqi juga menekankan pentingnya koordinasi antara KUA, Disdukcapil, dan Imigrasi agar masyarakat memahami ketentuan hukum yang berlaku. Sinkronisasi administrasi tersebut dinilai penting untuk memastikan proses perkawinan campuran berjalan sesuai regulasi sekaligus mempersempit celah penyalahgunaan yang dapat mengarah pada perdagangan manusia.
Sementara itu, Nasrullah dari Imigrasi Kediri memaparkan berbagai modus pengantin pesanan serta aspek keimigrasian yang berkaitan dengan perkawinan campuran. Ia menjelaskan bahwa praktik tersebut umumnya menyasar perempuan WNI dengan iming-iming keuntungan finansial, mahar bernilai fantastis, hingga janji kehidupan yang lebih sejahtera di luar negeri.
Masyarakat diminta lebih waspada terhadap sejumlah indikasi yang patut dicurigai. Di antaranya proses perkenalan yang berlangsung sangat singkat, janji pemberian mahar dalam jumlah tidak wajar, serta pengurusan paspor dan visa yang sepenuhnya dikendalikan oleh calon pasangan WNA.
Risiko yang dihadapi korban tidak berhenti setelah perkawinan berlangsung. Dalam sejumlah kasus, perempuan yang menjadi korban berpotensi mengalami eksploitasi, pembatasan komunikasi dengan keluarga, hingga penahanan dokumen perjalanan setelah berada di luar negeri. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa modus pengantin pesanan dapat menjadi pintu masuk kejahatan perdagangan orang lintas negara.
Diskusi yang berlangsung interaktif turut mengungkap pentingnya membangun sistem komunikasi yang lebih kuat antara KUA, Disdukcapil, dan Imigrasi. Ketiga instansi diharapkan dapat saling bertukar informasi untuk mengidentifikasi calon perkawinan campuran yang memiliki indikasi mencurigakan atau berpotensi menjadi korban pengantin pesanan.
Selain penguatan koordinasi, peserta juga membahas kemungkinan kerja sama melalui nota kesepahaman (MoU) antara KUA dan Disdukcapil. Kerja sama tersebut diharapkan dapat mempercepat pembaruan data kependudukan setelah perkawinan tercatat, termasuk mekanisme penyampaian informasi terkait keberadaan WNA dan penguatan kebijakan administrasi bagi warga negara asing yang hendak menikah dengan WNI.
Imigrasi Kediri juga mendorong KUA dan perangkat desa agar tidak ragu melakukan koordinasi apabila menemukan informasi atau indikasi perkawinan campuran yang mencurigakan. Informasi tersebut nantinya dapat ditindaklanjuti melalui pendalaman oleh pihak Imigrasi sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Melalui sosialisasi ini, Kantor Imigrasi Kediri ingin memastikan bahwa fungsi keimigrasian tidak sebatas memberikan pelayanan administrasi dan penerbitan dokumen perjalanan. Pengawasan serta perlindungan masyarakat dari ancaman kejahatan transnasional juga menjadi bagian penting dari tanggung jawab institusi.
Momentum Hari Bakti Kemenimipas ke-2 Tahun 2026 sekaligus menjadi penguatan komitmen Imigrasi Kediri untuk memperluas kolaborasi dengan berbagai instansi. Langkah preventif melalui edukasi dan pertukaran informasi diharapkan mampu menekan potensi TPPO, khususnya yang menggunakan modus perkawinan campuran dan pengantin pesanan.
Dengan semangat “Imigrasi untuk Rakyat”, Imigrasi Kediri menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat melalui pelayanan, pengawasan, dan perlindungan hukum. Sinergi lintas sektor diharapkan menjadi benteng awal agar perempuan Indonesia tidak mudah terjebak dalam praktik perdagangan manusia berkedok perkawinan.
(guh)
