Satpol PP Kota Kediri Terbitkan SP1 untuk Bangunan Will Fitness, LSM RATU Siap Kawal hingga Penyegelan
KEDIRI – Persoalan dugaan belum terpenuhinya kelengkapan perizinan bangunan usaha Will Fitness di wilayah Kota Kediri mulai mendapat tindak lanjut dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Kediri. Setelah sebelumnya menjadi perhatian Lembaga Swadaya Masyarakat Rakyat Muda Bersatu (LSM RATU), petugas Satpol PP kini telah melakukan pengawasan dan pemeriksaan terkait pemenuhan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Langkah tersebut menjadi perkembangan terbaru dari sorotan LSM RATU terhadap pembangunan gedung yang dikaitkan dengan PT Will Corp Indonesia (UFO). Sebelumnya, melalui surat pemberitahuan aksi damai Nomor 048/SPAD/RATU/XI/2026, LSM RATU menyampaikan rencana menggelar aksi pada 12 dan 13 November 2026 dengan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Kota Kediri.
Dalam surat tersebut, LSM RATU menyoroti dugaan belum terpenuhinya persyaratan administrasi bangunan, khususnya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Organisasi tersebut meminta Wali Kota Kediri mengambil langkah tegas serta menghentikan sementara kegiatan pembangunan Will Fitness sampai seluruh persyaratan perizinan dipenuhi.
Menindaklanjuti persoalan tersebut, Satpol PP Kota Kediri melalui Bidang Penegakan Hukum Daerah (GAKDA) melaksanakan kegiatan pengawasan PBG pada Selasa (10/11/2026), mulai pukul 10.30 WIB hingga selesai. Kegiatan tersebut dipimpin Kabid Penegakan Hukum Daerah, Joni Adi Purnomo, S.Sos., M.Si., bersama PPNS Satpol PP Rohmat Santoso dan Agus Setiono serta sejumlah staf Bidang GAKDA.
Berdasarkan laporan hasil kegiatan, salah satu titik sasaran pengawasan adalah PT Will Corp Indonesia (UFO) yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso Nomor 38, Kelurahan Kampung Dalem, Kecamatan Kota, Kota Kediri. Dalam pemeriksaan tersebut, petugas menemukan adanya persoalan terkait kelengkapan dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Satpol PP mencatat bahwa bangunan yang menjadi sasaran pengawasan tersebut belum memiliki PBG. Temuan itu menjadi perhatian karena berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 9 Tahun 2025 tentang Bangunan Gedung, khususnya Pasal 147 ayat (1), PBG harus diajukan sebelum pelaksanaan konstruksi.
Sementara itu, Pasal 147 ayat (3) dalam peraturan tersebut mengatur bahwa pemilik bangunan yang melanggar ketentuan dapat dikenai sanksi administratif. Bentuk sanksinya meliputi peringatan tertulis, pembatasan kegiatan, penghentian sementara, hingga penghentian tetap kegiatan pembangunan.
Sebagai tindak lanjut awal, petugas Satpol PP memberikan imbauan kepada pihak terkait agar segera mengurus dokumen perizinan melalui dinas yang berwenang. Dalam perkembangan penanganannya, Satpol PP juga telah menerbitkan Surat Peringatan Pertama (SP1).
Apabila tidak terdapat tindak lanjut dari pihak pemilik atau penanggung jawab bangunan, Satpol PP akan melayangkan Surat Peringatan Kedua (SP2). Jika setelah tahapan peringatan tersebut tetap tidak ada penyelesaian, langkah penegakan aturan selanjutnya dapat berupa penyegelan bangunan sesuai ketentuan yang berlaku.
Perkembangan ini mendapat perhatian dari Ketua LSM RATU, Saiful Iskak. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal proses penanganan yang dilakukan Satpol PP Kota Kediri, khususnya terkait pemenuhan legalitas bangunan dan konsistensi penegakan peraturan daerah.
Menurut Saiful, langkah pengawasan dan penerbitan SP1 merupakan perkembangan yang patut diapresiasi. Namun, pihaknya mengingatkan agar proses tersebut tidak berhenti sebatas pemberian surat peringatan tanpa adanya kepastian penyelesaian terhadap persoalan perizinan yang ditemukan.
“LSM RATU akan terus mengawal perkembangan persoalan ini. Kami ingin memastikan bahwa proses penegakan aturan berjalan sebagaimana mestinya. Jika memang ditemukan pelanggaran, harus ada tindak lanjut yang jelas dan tidak boleh ada perlakuan berbeda dalam penerapan aturan,” tegas Saiful Iskak.
Ia juga menekankan bahwa pengawasan terhadap legalitas bangunan usaha bukan dimaksudkan untuk menghambat investasi maupun kegiatan ekonomi di Kota Kediri. Sebaliknya, kepatuhan terhadap regulasi merupakan bagian penting untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, tertib administrasi, serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pelaku usaha.
Dengan adanya tindak lanjut dari Satpol PP, perhatian publik kini tertuju pada langkah berikutnya, terutama respons pihak PT Will Corp Indonesia dalam memenuhi persyaratan perizinan yang dipersoalkan. Masyarakat juga menantikan konsistensi pemerintah daerah dalam menjalankan tahapan penegakan aturan apabila kewajiban tersebut tidak segera dipenuhi.
LSM RATU memastikan akan tetap memantau perkembangan penanganan kasus tersebut. Bagi organisasi itu, persoalan Will Fitness bukan sekadar masalah administrasi sebuah bangunan usaha, melainkan juga menjadi ujian bagi komitmen Pemerintah Kota Kediri dalam menegakkan peraturan daerah secara transparan, konsisten, dan tanpa pandang bulu.
