KEDIRI – Polemik perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) milik Will Fitness akhirnya menemui titik terang dalam forum audiensi panas yang digelar di Kantor Kecamatan Kota Kediri, Kamis (12/11/2026). Sebanyak 30 perwakilan lintas instansi dan elemen masyarakat berkumpul sejak pukul 10.30 WIB guna mendesak kejelasan legalitas operasional tempat kebugaran tersebut.
Dipimpin langsung oleh Kasatpol PP, rapat koordinasi ini menghadirkan jajaran lengkap mulai dari Dinas PUPR Kota Kediri, BPKAD, DPMPTSP, Polres Kediri Kota, Polsek Kota, LSM Ratu, hingga perwakilan manajemen Will Fitness. Pertemuan ini menjadi bukti keseriusan aparat dan masyarakat dalam menertibkan kepatuhan hukum pelaku usaha di Kota Tahu.
Ketua LSM Ratu, Saiful Iskak, tampil vokal menyuarakan fungsi kontrol sosial dalam forum tersebut. Ia menegaskan bahwa pihaknya pada prinsipnya sangat terbuka dan menyambut baik masuknya investasi ke Kota Kediri, asalkan seluruh investor wajib tunduk pada aturan main yang berlaku.
Sorotan tajam mengarah pada langkah tegas Dinas PUPR melalui Kabid Tata Ruang yang membeberkan bahwa pihaknya telah melayangkan Surat Peringatan Pertama (SP 1) kepada manajemen Will Fitness. Peringatan keras ini diterbitkan menyusul belum rampungnya proses pengurusan perizinan usaha tersebut meski telah dikoordinasikan sebelumnya.
Fakta krusial lainnya terungkap dari penjelasan Kabid Aset BPKAD Kota Kediri terkait status lahan yang ditempati. Lahan tersebut tercatat sebagai aset resmi Pemerintah Kota Kediri dengan status Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan (HPL) dalam skema perjanjian Bangun Guna Serah untuk periode 2026 hingga 2036.
Merespons tekanan dan paparan fakta dalam audiensi, perwakilan Will Fitness tidak banyak berkelit. Pihaknya menyatakan akan segera melaporkan seluruh hasil pertemuan serta instruksi percepatan pengurusan izin ini kepada pimpinan pusat manajemen Will Fitness untuk segera ditindaklanjuti.
Hasil audiensi ini pun melahirkan kesepakatan final yang mengikat bagi semua pihak. Manajemen Will Fitness diberi tenggat waktu maksimal 14 hari untuk segera menyelesaikan seluruh proses perizinannya, dengan ancaman sanksi tegas berupa penghentian sementara aktivitas usaha apabila izin tak kunjung terbit hingga batas penerbitan SP 3.
Menutup jalannya pertemuan yang berjalan dinamis tersebut, Saiful Iskak memastikan bahwa LSM Ratu tidak akan mengendurkan pengawasan sedikit pun. “Kami akan terus mengawal proses ini, pokoknya semua harus tunduk kepada peraturan,” tegasnya, sembari diikuti komitmen seluruh peserta rapat untuk tetap menjaga kondusifitas Kota Kediri.
