Berita

Polri Perkuat Blue Policing, Nelayan Dilindungi dari Ancaman Bom Ikan dan Kapal Ilegal

JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memperkuat pengawasan wilayah perairan untuk melindungi nelayan tradisional dari praktik penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, racun, hingga aktivitas kapal ilegal. Langkah tersebut menjadi salah satu prioritas dalam program Blue Policing yang digagas Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.

Program Blue Policing mengedepankan pendekatan pencegahan, penegakan hukum, serta kemitraan dengan masyarakat pesisir. Upaya ini tidak hanya bertujuan menjaga keamanan laut, tetapi juga melindungi ekosistem dan mendukung ketahanan pangan nasional.

Kabagopsnal dan TIK Korpolairud Baharkam Polri, Kombes Pitoyo Agung Yuwono, mengatakan praktik penangkapan ikan yang merusak lingkungan memiliki dampak serius terhadap kelestarian sumber daya laut dan kehidupan masyarakat pesisir.

“Melalui Blue Policing, Bapak Kapolri menekankan pentingnya perlindungan laut yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Pitoyo, Sabtu (21/11/2026).

Menurutnya, pengamanan wilayah perairan akan diperkuat melalui patroli berbasis risiko, deteksi dini aktivitas ilegal, serta penegakan hukum terhadap berbagai pelanggaran yang mengancam keselamatan masyarakat dan kelestarian sumber daya laut.

Salah satu perhatian utama adalah praktik illegal, unreported, and unregulated fishing (IUU Fishing). Aktivitas tersebut berpotensi menciptakan ketimpangan akses terhadap sumber daya ikan sekaligus memicu konflik wilayah tangkap antara kapal penangkap ikan dan nelayan tradisional.

Pitoyo menegaskan, pengawasan laut tidak dapat hanya mengandalkan aparat kepolisian. Keterlibatan nelayan, pemerintah daerah, instansi terkait, dan komunitas pesisir diperlukan untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran serta mencegah gangguan keamanan sejak dini.

“Nelayan adalah mitra strategis Polri. Mereka memahami kondisi laut dan aktivitas di wilayah tangkapnya. Karena itu, kami ingin membangun komunikasi yang lebih kuat agar setiap potensi gangguan keamanan dapat diketahui lebih awal dan diselesaikan bersama,” jelasnya.

Kemitraan tersebut diwujudkan melalui pilar Blue Community dengan memperkuat forum dialog dan pemolisian masyarakat pesisir. Forum ini diharapkan menjadi ruang bagi nelayan untuk menyampaikan aspirasi, memetakan persoalan keamanan, hingga mencari solusi secara partisipatif.

Polri juga membuka ruang bagi kearifan lokal masyarakat bahari dalam menjaga keamanan dan mengelola sumber daya laut. Sejumlah aturan adat seperti Awig-awig, Sasi, dan Panglima Laot dinilai dapat menjadi bagian penting dalam mendukung pengawasan serta menjaga keberlanjutan ekosistem perairan.

Selain memberantas praktik penangkapan ikan ilegal, pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi nelayan kecil turut menjadi perhatian. Polri berupaya mencegah penyalahgunaan distribusi agar kebutuhan bahan bakar untuk operasional melaut dapat diterima nelayan sesuai ketentuan.

Aspek keselamatan nelayan juga menjadi bagian dari penguatan program tersebut. Langkah yang dilakukan meliputi patroli perairan, pengamanan jalur pelayaran rakyat, serta edukasi mengenai pentingnya penggunaan jaket pelampung dan perlengkapan navigasi saat melaut.

Pitoyo menjelaskan, perlindungan terhadap nelayan merupakan bagian dari enam pilar strategis Blue Policing, yakni Blue Prevention, Blue Community, Blue Intelligence, Blue Law Enforcement, Blue Environment, dan Blue Impact.

Keenam pilar tersebut mengintegrasikan upaya pencegahan gangguan keamanan, penguatan kemitraan masyarakat, deteksi dini, penegakan hukum, perlindungan lingkungan, hingga evaluasi dampak program terhadap kondisi wilayah perairan.

Melalui pendekatan tersebut, keberhasilan pengamanan laut tidak semata-mata diukur dari jumlah patroli maupun tindakan hukum yang dilakukan. Lebih dari itu, indikator keberhasilan juga mencakup berkurangnya gangguan keamanan, meningkatnya keselamatan nelayan, serta terjaganya ketersediaan sumber daya ikan.

“Tujuan akhirnya adalah memastikan nelayan dapat melaut dengan aman, sumber daya ikan tetap tersedia, dan ekonomi masyarakat pesisir terus berkembang. Inilah semangat Polisi Bersama Masyarakat yang diwujudkan melalui Blue Policing, menjaga keamanan sekaligus melindungi kehidupan masyarakat yang bergantung pada laut,” pungkas Pitoyo.

Melalui penguatan Blue Policing, Polri berupaya menghadirkan pengamanan laut yang lebih menyentuh kebutuhan masyarakat. Perlindungan terhadap nelayan tradisional diharapkan tidak hanya menekan praktik penangkapan ikan ilegal, tetapi juga menciptakan ruang laut yang aman, adil, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

(guh)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Sinergi TNI-Polri dan Masyarakat di Kediri Peringati Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XXI Tahun 2024 SUPER AIR JET Perkenalkan Rute Penerbangan Langsung Kediri-Balikpapan dengan Promosi Menarik Upaya DPRD Kabupaten Kediri Menjaga Kebhinekaan Bukber Bersama Satlantas Polres Kediri: Mempererat Tali Silaturahmi dan Meningkatkan Keimanan PSSI Kota Kediri berangkatkan Tim U13 ke Bali Kediri Bersiap Menyambut Musim Kemarau Polres Kediri Kota Tingkatkan Patroli Malam untuk Antisipasi Perang Sarung Selama Ramadhan Kapolsek Mojoroto Ajak Pelajar SMK PGRI 2 Kediri Stop Aksi Bulliying Bagi Bagi Takjil Insan Seni dan Awak Media Kapolsek Mojoroto Gelar “Ngopi Bareng Media (PIRAMIDA)”