
JAKARTA – Bareskrim Polri terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Sulawesi Selatan. Tidak hanya menuntaskan perkara pidana asal, penyidik kini memburu aliran dana dan aset yang diduga berasal dari praktik ilegal tersebut melalui penerapan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Pengembangan perkara ini dilakukan untuk mengungkap pihak-pihak yang diduga menikmati keuntungan dari penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi. Penyidik juga menerapkan prinsip follow the money dan follow the asset guna menelusuri transaksi keuangan serta aset yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Kombes Pol. Suhasto, S.I.K., M.H., menjelaskan bahwa perkara pidana asal sebelumnya ditangani Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan berdasarkan laporan polisi tertanggal 26 Februari 2026. Penanganan perkara tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Berdasarkan hasil penyidikan, praktik penyalahgunaan BBM jenis biosolar diduga dilakukan melalui serangkaian pemindahan bahan bakar dari sejumlah truk tangki ke kapal SPOB Sania dan SPOB Sukses Rahayu 999. Selanjutnya, BBM tersebut dipindahkan kembali menggunakan mekanisme ship-to-ship menuju kapal tanker MT Bakti 1 di perairan Makassar.
Aktivitas tersebut diduga berlangsung sejak Oktober 2025 hingga Februari 2026. Dalam periode itu, penyidik menemukan adanya pemindahan BBM bersubsidi dengan volume sekitar 3.532 kiloliter (KL). Praktik tersebut diperkirakan menimbulkan kerugian negara mencapai Rp67.904.375.000 atau sekitar Rp67,9 miliar.
“Dalam proses penyidikan perkara pidana asal, penyidik telah memeriksa 43 orang saksi, satu orang ahli dari BPH Migas, serta menetapkan tujuh orang tersangka. Perkiraan kerugian negara dari tindak pidana asal ini mencapai Rp67.904.375.000,” ujar Suhasto dalam konferensi pers di Lobby Gedung Awaloedin Djamin Bareskrim Polri, Senin (16/11/2026).
Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya dua kapal SPOB, tujuh truk pengangkut BBM, dua mesin pompa beserta selang sepanjang kurang lebih 500 meter, satu kapal tanker MT Bakti 1, sekitar 120 KL biosolar, serta sejumlah dokumen transaksi yang berkaitan dengan aktivitas pengiriman BBM.
Suhasto menyampaikan, berkas perkara pidana asal telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan melalui surat tertanggal 12 November 2026. Namun, proses penegakan hukum tidak berhenti pada perkara tersebut. Bareskrim kemudian mengembangkan penyidikan ke dugaan TPPU berdasarkan laporan polisi yang diterbitkan pada 20 Oktober 2026 dengan penerapan Pasal 607 KUHP.
Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan Kombes Pol. Taufik Herdiansyah Zeinardi, S.I.K., S.H., M.H., mengungkapkan bahwa para pelaku diduga menggunakan modus penyamaran dokumen untuk melancarkan distribusi BBM bersubsidi.
Menurut Taufik, salah satu modus yang digunakan adalah memanfaatkan dokumen pembelian BBM non-subsidi dari perusahaan pemegang Izin Niaga Umum (INU). Dokumen tersebut diduga digunakan untuk menyamarkan pengangkutan BBM dengan volume yang melebihi jumlah sebagaimana tercantum dalam dokumen resmi.
Dalam praktiknya, BBM diangkut menggunakan truk tangki, kemudian dipindahkan ke kapal SPOB sebelum diteruskan ke kapal tanker. Dokumen asal pengiriman selanjutnya diduga diganti dengan dokumen pengiriman lain sehingga aktivitas distribusi tersebut seolah-olah merupakan pengiriman resmi.
“Dari bulan Oktober sampai Februari, total selisih volume yang tidak sesuai dengan dokumen asal mencapai kurang lebih 3.652 KL dari lima kali pengiriman. Dari kasus ini kami telah menetapkan tujuh orang tersangka, dan empat berkas perkara tersangka sudah dinyatakan lengkap atau P21 per tanggal 12 November,” ungkap Taufik.
Ia menegaskan, penyidik Polda Sulawesi Selatan akan terus berkoordinasi dengan Bareskrim Polri untuk mengembangkan perkara dan mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat, termasuk mereka yang berperan dalam jaringan distribusi maupun menikmati keuntungan dari praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Di sisi lain, Direktur BBM BPH Migas Chrisnawan Anditya mengapresiasi langkah Bareskrim Polri dan Polda Sulawesi Selatan dalam mengungkap dugaan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi. Menurutnya, praktik tersebut tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga mengganggu distribusi subsidi agar tepat sasaran.
Chrisnawan menilai penyalahgunaan BBM bersubsidi dapat merampas hak masyarakat yang seharusnya menerima manfaat subsidi pemerintah. Karena itu, pengawasan dan penindakan terhadap praktik penyelewengan perlu terus diperkuat agar distribusi energi berjalan sesuai ketentuan.
“Kami mengimbau masyarakat untuk senantiasa menggunakan BBM bersubsidi secara tepat sesuai peruntukannya karena subsidi tersebut menggunakan uang negara, serta tidak memperjualbelikannya secara ilegal,” ujar Chrisnawan.
Polri bersama BPH Migas pun berkomitmen memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap distribusi BBM bersubsidi. Pengembangan perkara ke ranah TPPU diharapkan tidak hanya mengungkap aliran keuntungan dan aset yang diduga berasal dari tindak pidana, tetapi juga memberikan efek pencegahan terhadap praktik serupa.
Melalui penelusuran aliran dana dan penyitaan aset yang berkaitan dengan tindak pidana, aparat penegak hukum berupaya memastikan bahwa penanganan kasus tidak berhenti pada pelaku di lapangan. Langkah tersebut sekaligus menjadi upaya menekan kebocoran keuangan negara serta menjaga hak masyarakat atas penyaluran BBM bersubsidi secara tepat sasaran.
(guh)


