Kapolri Turun Tangan! Kabareskrim dan Kapolda Diperintahkan Sikat Calo Tenaga Kerja dan Pungli
BANDUNG – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh jajaran Polri untuk memberantas praktik percaloan tenaga kerja dan pungutan liar (pungli) yang selama ini meresahkan masyarakat, khususnya para pencari kerja.
Instruksi tersebut disampaikan saat Kapolri meresmikan program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) di Monumen Perjuangan, Kota Bandung, Rabu (11/11/2026). Melalui program ini, Polri menegaskan komitmennya untuk ikut mengatasi persoalan pengangguran sekaligus memberantas praktik ilegal yang menghambat masyarakat mendapatkan pekerjaan.
Suyudi menegaskan, praktik percaloan tenaga kerja tidak boleh terus dibiarkan. Terlebih, para pencari kerja kerap menjadi sasaran oknum yang memanfaatkan kebutuhan masyarakat terhadap lapangan pekerjaan untuk meminta sejumlah uang dengan iming-iming dapat meloloskan proses rekrutmen.
“Dengan program ini saya ingin menyampaikan, kita akan berperang melawan para calo-calo yang melakukan pungutan-pungutan liar yang selama ini meresahkan,” tegas Suyudi.
Untuk memastikan instruksi tersebut berjalan, Kapolri secara khusus memerintahkan Kabareskrim Polri dan seluruh Kapolda agar mengambil langkah penindakan terhadap pelaku percaloan tenaga kerja. Penanganan juga diminta tidak hanya menyasar praktik di kawasan industri, tetapi termasuk dugaan permainan perekrutan di lingkungan internal perusahaan.
Menurut Suyudi, aparat kepolisian harus merespons secara cepat setiap laporan masyarakat yang berkaitan dengan pemerasan, pungutan liar, maupun praktik percaloan dalam proses penerimaan tenaga kerja. Penindakan tegas diperlukan agar tidak ada pihak yang merasa memiliki kekuasaan untuk memperjualbelikan kesempatan memperoleh pekerjaan.
“Saya perintahkan kepada seluruh jajaran, Kabareskrim, para Kapolda, untuk melakukan upaya penindakan tegas terhadap pelaku-pelaku, calo-calo yang selalu meresahkan,” ujarnya.
Kapolri juga meminta masyarakat, terutama para pencari kerja, tidak takut melaporkan apabila menemukan indikasi pemerasan atau tawaran pekerjaan yang mencurigakan. Polri telah menyediakan layanan Call Center 110 yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menyampaikan pengaduan.
Selain melalui layanan tersebut, laporan juga dapat disampaikan secara langsung kepada Bhabinkamtibmas maupun Kapolsek di wilayah masing-masing. Suyudi memastikan masyarakat tidak perlu ragu untuk melaporkan praktik yang merugikan pencari kerja.
“Jangan ragu-ragu, jangan takut. Laporkan! Kita berharap praktik-praktik premanisme seperti ini harus kita tindak tegas dan berikan sanksi hukum,” tandasnya.
Di sisi lain, Kapolri mengingatkan para pencari kerja agar lebih berhati-hati terhadap berbagai penawaran pekerjaan yang tidak jelas legalitas maupun mekanisme perekrutannya. Masyarakat diminta tidak mudah percaya kepada pihak yang menjanjikan kelulusan seleksi dengan meminta imbalan sejumlah uang.
Suyudi juga menekankan pentingnya integritas para asesor uji kompetensi dalam menjalankan tugasnya. Penilaian kompetensi harus dilakukan secara objektif dan profesional agar hasilnya benar-benar mencerminkan kemampuan calon tenaga kerja serta mendapatkan kepercayaan dari dunia usaha.
Melalui program Poliran, Polri ingin mendorong terciptanya proses pencarian dan perekrutan tenaga kerja yang lebih aman, transparan, serta bebas dari praktik pungli dan premanisme. Instruksi kepada Kabareskrim dan seluruh Kapolda menjadi penegasan bahwa praktik memperjualbelikan kesempatan kerja harus mendapat perhatian serius aparat penegak hukum.
Kini, masyarakat diharapkan berani melaporkan setiap dugaan percaloan tenaga kerja. Sebab, kesempatan mendapatkan pekerjaan semestinya ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi seseorang, bukan oleh besarnya uang yang diberikan kepada oknum tertentu.
(guh)
