CIKEAS, JAWA BARAT — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menegaskan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama dalam setiap penanganan bencana maupun konflik sosial. Prinsip tersebut menjadi landasan Polri dalam menyiapkan kekuatan personel serta sarana dan prasarana melalui Operasi Aman Nusa I dan Operasi Aman Nusa II.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan, kesiapan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden yang kemudian diteruskan Kapolri melalui apel gelar pasukan. Apel tersebut dipimpin Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo di Lapangan Satlat Brimob Cikeas, Jawa Barat, Senin (7/9/2026).
“Secara prinsip, keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi. Salus Populi Suprema Lex Esto. Ini menjadi salah satu prinsip dari kita,” ujar Isir dalam keterangannya di Cikeas, Senin (7/9/2026).
Menurut Isir, Polri menyiapkan dua operasi kontingensi sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi berbagai dinamika yang berkembang. Operasi Aman Nusa I dipersiapkan untuk menghadapi potensi konflik sosial, sedangkan Operasi Aman Nusa II difokuskan pada penanganan bencana alam.
Kesiapsiagaan tersebut dilakukan di tengah berbagai potensi bencana yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Polri, kata Isir, juga terus mengawal proses pemulihan masyarakat yang terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur yang kini mulai memasuki tahap pemulihan.
Selain gempa bumi, Polri juga memberikan perhatian terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah prioritas, salah satunya Kalimantan Barat. Penguatan dilakukan melalui satuan tugas penyuluhan dan edukasi untuk memetakan persoalan sekaligus menangani akar penyebab karhutla.
Polri juga mencermati peningkatan aktivitas vulkanik sejumlah gunung api di Indonesia. Gunung yang menjadi perhatian antara lain Gunung Sinabung di Sumatera Utara, Gunung Anak Krakatau, Gunung Semeru, Gunung Lewotobi di Nusa Tenggara Timur hingga Gunung Ibu di Maluku Utara.
“Polda-Polda yang di mana ada gunung-gunung berapi yang menunjukkan aktivitas vulkanik itu kemudian sudah dalam kondisi yang siap siaga untuk melakukan langkah-langkah penanggulangan,” kata Isir.
Untuk memastikan kesiapan tersebut, Polri melakukan pengecekan terhadap kekuatan personel beserta berbagai sarana dan prasarana pendukung. Kekuatan yang disiapkan mencakup satuan tugas sosialisasi dan edukasi, pencarian dan pertolongan, hingga dukungan teknis dalam penanganan bencana maupun konflik sosial.
Waastamaops Kapolri Irjen Pol. Laksana mengatakan, dalam apel tersebut sebanyak 5.582 personel dari Mabes Polri disiapkan untuk diperbantukan atau di-BKO-kan kepada Polda yang membutuhkan dukungan dalam menghadapi bencana.
“Jumlah dari anggota yang diapelkan itu adalah 5.582. Jumlah ini adalah kekuatan yang ada di Mabes Polri untuk nantinya di-BKO-kan kepada Polda yang memerlukan perbantuan dari Mabes Polri,” ujar Laksana.
Dukungan Polri tidak hanya berupa personel, tetapi juga mencakup berbagai peralatan untuk memperkuat penanganan bencana. Peralatan tersebut antara lain helikopter, pesawat fixed wing, kendaraan operasional, dapur lapangan, water treatment, kendaraan kesehatan serta personel psikologi yang dapat memberikan layanan trauma healing kepada masyarakat terdampak.
Laksana menambahkan, Polri juga menyiapkan personel dengan kemampuan khusus untuk mendukung proses pencarian, evakuasi hingga perawatan korban. Seluruh kekuatan tersebut dapat digerakkan ke wilayah Polda yang terdampak apabila membutuhkan perbantuan.
Selain dukungan dari Mabes Polri, pola penguatan juga dilakukan melalui kerja sama antarpolda. Polda yang wilayahnya tidak terdampak bencana dapat mengirimkan personelnya untuk memperkuat Polda yang sedang menghadapi bencana.
“Polda yang tidak terdampak ini di-BKO-kan ke Polda yang terdampak untuk menambah kekuatan,” ujar Laksana.
Sementara itu, Isir mengajak seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban. Bagi masyarakat yang terdampak bencana dan membutuhkan bantuan kepolisian, Isir mengimbau agar memanfaatkan layanan hotline 110.
“Kami siap untuk kemudian membantu. Silakan gunakan hotline yang kami, yaitu 110, karena kami akan siap untuk kemudian merespons dan membantu,” tutur Isir.
Isir juga meminta masyarakat mencermati setiap informasi yang beredar di ruang digital, khususnya informasi berkaitan dengan aktivitas gunung api, bencana maupun penutupan bandara. Masyarakat diminta mengutamakan informasi resmi yang dikeluarkan pemerintah dan instansi berwenang agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi.
“Masyarakat tetap tenang karena negara dan pemerintah memastikan untuk bisa hadir,” tegasnya.
Dengan kesiapan ribuan personel, peralatan pendukung serta mekanisme perbantuan lintas wilayah, Polri memastikan Operasi Aman Nusa I dan Operasi Aman Nusa II menjadi bagian dari langkah kontingensi untuk memberikan respons cepat terhadap berbagai perkembangan situasi.
Seluruh kesiapan tersebut pada akhirnya diarahkan untuk memberikan perlindungan dan memastikan keselamatan masyarakat. Prinsip Salus Populi Suprema Lex Esto atau keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi menjadi pijakan Polri dalam menjalankan tugas menghadapi bencana maupun potensi konflik sosial.
(guh)
