JAKARTA – Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dedi Prasetyo, menekankan pentingnya transformasi digital dan penguatan sumber daya manusia (SDM) dalam kegiatan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Humas Polri 2026 yang digelar di Jakarta, Rabu (15/04). Arahan strategis tersebut diberikan kepada seluruh jajaran kehumasan sebagai upaya meningkatkan kualitas komunikasi publik Polri.
Dalam sambutannya, Wakapolri mengapresiasi peningkatan kualitas strategi manajemen media yang dinilai semakin baik dari tahun ke tahun. Ia menegaskan bahwa fungsi Humas memiliki posisi vital dalam institusi Polri, baik sebagai garda terdepan maupun garis terakhir dalam menjaga citra dan marwah lembaga di mata publik.
“Humas adalah suara dan telinga institusi. Peran ini menempatkan Humas di garis depan sekaligus garis terakhir dalam menjaga marwah Polri,” tegasnya di hadapan peserta Rakernis.
Lebih lanjut, Dedi Prasetyo menekankan bahwa Humas Polri tidak hanya berperan sebagai juru bicara, tetapi juga sebagai pusat komunikasi strategis atau strategic communication hub. Peran ini mencakup pengelolaan persepsi publik, membangun kepercayaan masyarakat, serta menangkal disinformasi yang berpotensi merusak legitimasi institusi.
Menurutnya, Divisi Humas Polri harus mampu bertransformasi dengan mengadopsi pendekatan intelligence-led communication. Pendekatan ini menuntut optimalisasi teknologi berbasis big data dan artificial intelligence, mulai dari pemantauan isu secara real-time, analisis cerdas, hingga respons cepat terhadap dinamika informasi yang berkembang.
Selain itu, Wakapolri juga menekankan pentingnya penggunaan kerangka kerja komunikasi yang mengedepankan akurasi, relevansi, serta tujuan yang jelas dalam setiap produksi konten. Hal ini dinilai penting agar pesan yang disampaikan Polri dapat diterima dengan baik oleh masyarakat dan tidak menimbulkan multitafsir.
Dalam arahannya, ia turut menyoroti pentingnya internalisasi fungsi kehumasan di seluruh lini organisasi Polri. Mengacu pada Perkap Nomor 6 Tahun 2023, setiap anggota Polri dituntut memiliki kemampuan komunikasi yang baik, tepat, dan penuh empati di tengah derasnya arus informasi saat ini.
Tidak hanya itu, Wakapolri juga mengingatkan jajaran Humas agar memahami arah kebijakan nasional jangka panjang melalui RPJPN 2025–2045. Hal tersebut penting agar strategi komunikasi publik Polri selaras dengan visi besar Indonesia Emas 2045, yang menempatkan transformasi digital sebagai salah satu pilar utama pembangunan.
Dalam konteks internal, ia menjelaskan Grand Strategy Polri 2025–2045 yang terbagi dalam empat tahap, mulai dari penguatan pondasi organisasi hingga terwujudnya Polri yang adaptif, berintegritas, dan berorientasi pada masyarakat. Lima tujuan utama Polri juga harus dicapai secara terukur, termasuk menjaga kamtibmas, penegakan hukum yang adil dan humanis, serta transformasi menuju organisasi modern berbasis teknologi.
Wakapolri juga menggarisbawahi pentingnya optimalisasi War Room Humas sebagai pusat kendali informasi. Fasilitas ini diharapkan mampu memonitor isu-isu viral, menganalisis tren, serta menentukan langkah mitigasi maupun amplifikasi secara cepat dan tepat.
Menutup arahannya, Dedi Prasetyo menegaskan bahwa Divisi Humas Polri merupakan representasi utama institusi dalam berkomunikasi dengan masyarakat. Ia berharap seluruh jajaran Humas dapat menjadi garda terdepan dalam menerapkan komunikasi strategis berbasis intelijen, sekaligus menjaga marwah Polri di ruang publik.
(guh)
