Polda Jatim Siagakan Personel Hadapi Ancaman Bencana, Kapolda Tegaskan Keselamatan Warga Jadi Prioritas Utama
SURABAYA – Menghadapi meningkatnya potensi bencana hidrometeorologi memasuki musim penghujan, Polda Jawa Timur memperkuat kesiapsiagaan personel dan sarana prasarana penanggulangan bencana. Langkah ini dilakukan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pemerintah daerah, serta sejumlah instansi terkait untuk memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan dan bantuan secara cepat ketika bencana terjadi.
Komitmen tersebut ditegaskan Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Dekananto Eko Purwono, saat memimpin Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi di Lapangan Mapolda Jatim, Rabu (4/11/2026). Apel tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh unsur terkait memiliki kesiapan operasional menghadapi berbagai kemungkinan bencana di wilayah Jawa Timur.
Dalam arahannya, Kapolda menekankan bahwa kesiapsiagaan bencana bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Kehadiran aparat dan seluruh unsur penanggulangan bencana harus benar-benar dirasakan ketika masyarakat menghadapi situasi darurat.
“Kesiapsiagaan ini adalah bentuk kehadiran negara untuk lebih siap memberikan bantuan apabila terjadi bencana alam di wilayah Jawa Timur,” ujar Irjen Pol Dekananto.
Menurutnya, keberhasilan penanganan bencana tidak cukup hanya mengandalkan jumlah personel yang disiagakan. Kesiapan peralatan, kecepatan mengambil keputusan, efektivitas koordinasi, hingga kemampuan menjangkau lokasi terdampak menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan operasi kemanusiaan.
Karena itu, seluruh sarana dan prasarana pendukung harus dipastikan berada dalam kondisi optimal dan siap digunakan sewaktu-waktu. Kesiapan tersebut juga perlu disesuaikan dengan karakteristik geografis setiap daerah, mengingat potensi dan dampak bencana di masing-masing wilayah Jawa Timur tidak selalu sama.
Polda Jatim bersama pemerintah daerah dan instansi terkait juga meningkatkan kewaspadaan terhadap sejumlah ancaman bencana hidrometeorologi. Di antaranya banjir, tanah longsor, angin kencang, serta berbagai dampak cuaca ekstrem yang berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat dan menimbulkan kerugian material maupun korban jiwa.
Kapolda turut menyoroti pentingnya menjadikan pengalaman penanganan bencana sebelumnya sebagai bahan evaluasi. Salah satunya kejadian bencana di wilayah Kabupaten Lumajang yang menjadi pembelajaran untuk memperkuat kesiapan personel, mempercepat akses distribusi bantuan, serta meningkatkan dukungan terhadap masyarakat terdampak.
Selain itu, pemetaan daerah rawan bencana menjadi perhatian serius. Melalui pemetaan yang lebih terarah, langkah mitigasi dapat dilakukan sejak dini sehingga potensi risiko bisa diantisipasi sebelum berkembang menjadi keadaan darurat yang lebih besar.
Untuk memperkuat kesiapan tersebut, Polda Jatim mendorong pelaksanaan simulasi penanganan bencana melalui Tactical Floor Game (TFG) bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan instansi terkait. Simulasi ini bertujuan menyamakan persepsi seluruh unsur mengenai pola koordinasi, pembagian tugas, hingga mekanisme pengambilan keputusan saat menghadapi kondisi darurat.
Melalui TFG, setiap instansi diharapkan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan ketika operasi penanggulangan bencana berlangsung. Kesamaan pola tindakan dinilai penting agar proses evakuasi, penyelamatan, pengamanan wilayah, dan distribusi bantuan dapat berjalan efektif.
Kapolda Jatim juga memastikan bahwa evaluasi kebutuhan personel dan peralatan akan terus dilakukan bersama Gubernur Jawa Timur, Pangdam, serta seluruh pemangku kepentingan. Evaluasi tersebut diperlukan agar dukungan operasional benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi nyata di lapangan.
“Negara harus hadir. Kami akan bersama-sama dengan Ibu Gubernur dan Pak Pangdam mengevaluasi kebutuhan tersebut. Karena ini menyangkut kemanusiaan, tentu harus ada upaya percepatan untuk menyiapkan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kondisi di lapangan,” tegasnya.
Penguatan kesiapsiagaan ini menjadi penting mengingat penanganan bencana membutuhkan kerja bersama, bukan hanya tanggung jawab kepolisian atau BPBD. Sinergi antara pemerintah daerah, TNI-Polri, tenaga kesehatan, relawan, dan unsur terkait lainnya menjadi kunci dalam memastikan masyarakat memperoleh pertolongan tanpa keterlambatan.
Melalui apel kesiapsiagaan, pemetaan daerah rawan, evaluasi peralatan, serta simulasi lintas instansi, Polda Jatim menegaskan komitmennya untuk memperkuat mitigasi dan penanggulangan bencana hidrometeorologi di Jawa Timur. Prioritas utama tetap pada keselamatan jiwa, perlindungan masyarakat, serta kecepatan negara hadir memberikan bantuan ketika bencana terjadi.
(guh)
