Polri Gelar Operasi Besar Berantas Premanisme, Jamin Stabilitas Kamtibmas dan Iklim Investasi
Jakarta – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) resmi meluncurkan operasi besar serentak di seluruh wilayah Indonesia mulai 1 Mei 2025. Operasi yang dinamakan Operasi Kepolisian Kewilayahan ini bertujuan untuk memberantas praktik premanisme yang kian marak dan meresahkan masyarakat.
Dalam pelaksanaannya, operasi ini didasarkan pada Surat Telegram Nomor: STR/1081/IV/OPS.1.3./2025 yang dikirimkan kepada seluruh jajaran Kepolisian Daerah (Polda) dan Kepolisian Resor (Polres) di seluruh Indonesia. Operasi ini mengedepankan pendekatan penegakan hukum yang didukung oleh aktivitas intelijen, serta tindakan pre-emtif dan preventif.
Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, menyampaikan bahwa operasi ini merupakan bentuk nyata dari komitmen Polri untuk menjaga stabilitas keamanan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Ia menegaskan bahwa praktik premanisme selama ini menjadi salah satu faktor penghambat masuknya investasi ke berbagai daerah di Indonesia.
“Polri berkomitmen memberantas aksi premanisme yang selama ini menjadi keresahan masyarakat dan berpotensi menghambat investasi. Operasi ini bertujuan menindak tegas pelaku dan mengungkap jaringan pelaku premanisme secara menyeluruh,” ujar Brigjen Trunoyudo dalam keterangannya pada Selasa (6/5/2025).
Jenis-jenis kejahatan yang menjadi sasaran utama dalam operasi ini mencakup tindakan pemerasan, pungutan liar, pengancaman, intimidasi, pengeroyokan, serta penganiayaan yang dilakukan baik oleh individu maupun kelompok. Premanisme dalam berbagai bentuk akan diberantas secara tuntas.
“Premanisme dalam bentuk apa pun yang mengganggu ketertiban masyarakat dan iklim usaha akan ditindak tegas. Ini adalah bagian dari upaya menciptakan rasa aman dan kepastian hukum, terutama bagi para pelaku usaha di Indonesia,” tambah Trunoyudo.
Untuk memastikan keberhasilan operasi ini, Polri juga menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Tentara Nasional Indonesia (TNI), pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi lintas sektor dianggap penting untuk menciptakan stabilitas jangka panjang yang berkelanjutan.
Operasi ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif, tidak hanya bagi masyarakat umum tetapi juga bagi para investor dan pelaku usaha yang menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional.
(guh)
