Kapolri Teken MoU dengan PT Pupuk Indonesia, Distribusi Pupuk Ditargetkan Tepat Sasaran dan Tepat Waktu
Jakarta — Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri peresmian proyek revamping ammonia Pabrik 2 milik PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) di Bontang, Kalimantan Timur, Kamis (29/1/2026). Dalam kegiatan tersebut, Kapolri juga menyaksikan sekaligus melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Polri dan PT Pupuk Indonesia terkait pengawalan distribusi pupuk nasional.
Kapolri menyampaikan bahwa proyek revamping ammonia tersebut menjadi langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan efisiensi produksi pupuk nasional. Menurutnya, dengan selesainya proyek ini, negara dapat melakukan efisiensi produksi pupuk sebesar 10 hingga 16 persen, yang berdampak langsung pada ketahanan sektor pertanian.
“Alhamdulillah hari ini kami mendapat undangan untuk mendampingi Ketua dan Menteri Pertanian dalam peresmian revamping di PT Pupuk Kaltim. Artinya, negara bisa melaksanakan efisiensi khususnya dalam produksi pupuk sebesar 10 sampai 16 persen,” ujar Jenderal Listyo Sigit.
Selain peresmian proyek, Kapolri mengungkapkan bahwa Polri dan PT Pupuk Indonesia secara resmi menandatangani MoU terkait pendistribusian pupuk di seluruh Indonesia. Nota kesepahaman ini bertujuan untuk memastikan pupuk dapat tersalurkan secara tepat sasaran kepada para petani yang benar-benar membutuhkan.
“Kami melaksanakan penandatanganan MoU untuk pendistribusian pupuk, sehingga pupuk betul-betul bisa tepat sasaran sampai di masyarakat petani yang membutuhkan,” kata Sigit.
Kapolri juga menekankan pentingnya ketepatan waktu dalam distribusi pupuk. Ia mengingatkan bahwa keterlambatan penyaluran pupuk dapat berdampak serius terhadap produktivitas pertanian nasional dan menimbulkan kerugian ekonomi dalam skala besar.
“Harapan kita sampai tepat waktu, karena tadi disampaikan bahwa keterlambatan satu minggu akan berdampak terhadap penurunan produktivitas. Jika dinasionalkan, kerugiannya bisa mencapai ratusan triliun rupiah,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Jenderal Sigit menegaskan bahwa distribusi pupuk yang tertib, aman, dan tepat waktu akan berdampak langsung pada peningkatan produktivitas petani. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan nasional.
“Produktivitas yang menurun tentu menjadi perhatian kita bersama. Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, kita sedang menyusun roadmap ke depan agar selain mewujudkan swasembada pangan, Indonesia juga bisa menjadi salah satu lumbung padi dunia,” tegas Kapolri.
Sebagai bentuk komitmen Polri, Kapolri menginstruksikan seluruh jajaran kepolisian, dari tingkat pusat hingga daerah, untuk terlibat aktif dalam pengawalan distribusi pupuk di seluruh wilayah Indonesia. Pengawalan ini diharapkan dapat mencegah penyelewengan dan memastikan pupuk sampai ke tangan petani sesuai kebutuhan.
“Kami dari jajaran Polri berterima kasih atas kepercayaan ini dan akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Saya ingatkan seluruh jajaran untuk ikut mengawal distribusi pupuk agar tepat sasaran, produktivitas petani optimal, dan target swasembada pangan sebagaimana arahan Presiden benar-benar bisa tercapai,” pungkas Kapolri.
Dengan adanya MoU ini, diharapkan sinergi antara Polri dan PT Pupuk Indonesia dapat memperkuat sistem distribusi pupuk nasional, mendukung ketahanan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan petani di seluruh Indonesia.
(guh)
