BEKASI – Kapolri mengapresiasi langkah serikat pekerja dan asosiasi pengusaha yang mulai membangun komunikasi bersama dalam membahas draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja. Dialog sejak awal dinilai menjadi langkah penting untuk mencari titik temu di tengah perbedaan kepentingan antara pekerja dan dunia usaha.
Hal tersebut disampaikan Kapolri saat menghadiri Konsolidasi Akbar Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Kawasan Industri MM2100, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (11/9/2026). Kegiatan tersebut mengusung tema “Hubungan Industrial, Berkeadilan dan Kondusivitas Investasi” dan dihadiri sekitar 2.000 pekerja dari sekitar 1.200 perusahaan.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolri menyampaikan apresiasinya karena pembahasan RUU Ciptaker kali ini diawali melalui komunikasi antara serikat pekerja dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Menurutnya, pola dialog semacam itu perlu dipertahankan dalam menyikapi berbagai persoalan ketenagakerjaan.
“Saya sangat senang mendengar bahwa pembicaraan terkait dengan draf Undang-Undang Ciptaker dimulai dengan pembicaraan bersama antara teman-teman dari serikat pekerja dengan Apindo. Ini adalah permulaan yang sangat baik dan tentunya harus dipertahankan,” kata Kapolri.
Kapolri menilai perbedaan pandangan antara pekerja dan pengusaha merupakan sesuatu yang wajar dalam hubungan industrial. Namun, setiap persoalan diharapkan dapat diselesaikan melalui dialog dan musyawarah dengan tetap memperhatikan hak-hak pekerja serta keberlangsungan perusahaan.
Menurut Kapolri, keseimbangan antara kepentingan buruh dan pengusaha menjadi semakin penting di tengah dinamika ekonomi dan geopolitik global. Kondisi tersebut turut memberikan dampak terhadap dunia usaha, investasi, serta sektor ketenagakerjaan di Indonesia.
Karena itu, Kapolri mengingatkan para pengusaha agar tidak memandang pekerja hanya sebagai tenaga kerja. Pekerja, kata dia, merupakan aset, mitra, sekaligus bagian penting dari keluarga besar perusahaan yang turut menentukan keberlangsungan dan perkembangan usaha.
“Kalau kita bicara kesejahteraan buruh, perusahaannya juga harus tetap hidup dan berkembang. Di situlah kita harus menemukan titik keseimbangan untuk kepentingan bersama,” ujarnya.
Selain hubungan industrial, Kapolri juga menekankan pentingnya menjaga keamanan dan kondusivitas iklim investasi. Pemerintah terus mendorong hilirisasi dan investasi sebagai salah satu upaya memperluas lapangan pekerjaan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kapolri menyebut Indonesia memiliki modal besar untuk mengembangkan perekonomian, antara lain melalui kekayaan sumber daya alam dan besarnya pasar domestik. Namun, potensi tersebut perlu didukung kepastian hukum, keamanan, serta hubungan industrial yang sehat dan konstruktif.
Dalam hal keamanan kawasan industri, Kapolri meminta perusahaan tidak ragu melaporkan apabila menemukan praktik premanisme, pungutan liar, maupun gangguan keamanan lainnya. Polri, tegasnya, akan menindaklanjuti setiap laporan yang disampaikan guna memberikan rasa aman bagi pekerja, perusahaan, maupun investor.
Meski demikian, Kapolri menegaskan bahwa upaya menjaga kondusivitas investasi tidak boleh dilakukan dengan mengesampingkan kepentingan pekerja. Para pengusaha tetap diwajibkan mematuhi ketentuan yang berlaku serta memenuhi hak-hak buruh sesuai regulasi.
“Investasi harus tetap kondusif, tetapi hak-hak buruh juga harus terus dijaga dan diperjuangkan. Semua harus berjalan seimbang,” tegasnya.
Kapolri optimistis kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, investor, dan pekerja dapat memperkuat perekonomian nasional. Komunikasi yang terjaga dinilai akan membantu Indonesia mendorong hilirisasi, membuka lebih banyak lapangan pekerjaan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut, Kapolri juga memberikan apresiasi terhadap keberadaan SMK Mitra Industri MM2100. Lembaga pendidikan tersebut dinilai menjadi contoh konkret kolaborasi antara dunia pendidikan dan industri dalam menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan dunia kerja.
Kapolri berharap pekerja Indonesia ke depan tidak hanya memiliki keterampilan teknis, tetapi juga mampu mengisi posisi manajerial dan strategis di berbagai perusahaan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dinilai menjadi salah satu kunci agar tenaga kerja Indonesia semakin kompetitif.
“Dengan semangat kebersamaan antara pengusaha, investor, buruh dan pemerintah, kita yakin Indonesia bisa mencapai cita-citanya menjadi negara maju,” pungkas Kapolri.
(guh)
