Kepuasan Publik terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran Menurun, 51,9 Persen Dorong Reshuffle, Survei Poltracking

JAKARTA – Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan tren penurunan pada Agustus 2026. Temuan tersebut berdasarkan survei nasional tatap muka yang dilakukan Poltracking Indonesia pada 14–20 Agustus 2026.

Survei tersebut melibatkan 1.220 responden dengan margin of error sekitar ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Pengambilan sampel menggunakan metode stratified multistage random sampling dan menjangkau 38 provinsi di Indonesia. Survei dilakukan melalui wawancara tatap muka terhadap responden yang dipilih secara acak.

Dalam temuan Poltracking, tingkat kepercayaan publik terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran berada di angka 63,2 persen. Sementara itu, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan berada di angka 55,1 persen. Poltracking mencatat angka kepuasan tersebut cenderung menurun dibandingkan hasil survei pada Maret, Mei, dan Juli 2026.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian publik adalah kondisi ekonomi rumah tangga. Sebanyak 62,5 persen responden menyatakan pengeluaran rumah tangga saat ini lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, 55,6 persen menilai harga kebutuhan pokok dalam satu bulan terakhir tidak terjangkau. Harga kebutuhan pokok yang mahal juga menjadi persoalan paling utama masyarakat dengan angka 44,3 persen.

Persoalan lapangan kerja juga menjadi sorotan. Sebanyak 57,3 persen publik menilai pemerintah belum berhasil menurunkan angka pengangguran, sementara hanya 32,2 persen yang menilai pemerintah berhasil. Poltracking menyebut tekanan ekonomi dan melemahnya daya beli menjadi salah satu faktor yang memicu turunnya kepuasan publik terhadap pemerintah.

Program prioritas pemerintah, khususnya Makan Bergizi Gratis (MBG), juga mendapat sorotan. Sebanyak 93,9 persen masyarakat mengetahui program tersebut. Namun, di antara masyarakat yang mengetahui MBG, sebanyak 49,2 persen menyatakan tidak puas, sedangkan 46,4 persen menyatakan puas. Bahkan, 44,6 persen responden menyatakan MBG tidak perlu dilanjutkan, sementara 42,1 persen menginginkan program tersebut tetap dilanjutkan.

Selain MBG, program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) juga menghadapi persoalan persepsi publik. Sebanyak 76,9 persen responden mengetahui program tersebut. Namun, di antara mereka yang mengetahui KDMP, 55,6 persen menyatakan tidak yakin program tersebut mampu menjadi penggerak kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan. Hanya 34,7 persen yang menyatakan yakin.

Kinerja para menteri dan pejabat pemerintahan turut menjadi perhatian. Survei mencatat hanya 47 persen publik yang menyatakan puas terhadap kinerja para menteri dan pejabat di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran, sedangkan 41,8 persen menyatakan tidak puas. Kondisi tersebut kemudian beriringan dengan munculnya tuntutan reshuffle kabinet dari 51,9 persen responden.

Dari responden yang menginginkan reshuffle, bidang perekonomian menjadi bidang yang paling banyak disebut dengan angka 30,8 persen. Berikutnya bidang hukum, HAM, imigrasi dan pemasyarakatan sebesar 22 persen. Alasan terbesar publik mendorong pergantian menteri adalah kinerja menteri yang dinilai kurang memuaskan, yakni mencapai 55,5 persen.

Dari sisi komunikasi pemerintah, sebanyak 51,2 persen publik menilai gaya komunikasi Pemerintahan Prabowo-Gibran dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat sudah baik. Namun, masih terdapat 40,2 persen yang menilai komunikasi pemerintah tidak baik. Poltracking menilai strategi komunikasi menjadi penting karena lemahnya penyampaian informasi dapat membuka ruang bagi berkembangnya persepsi dan narasi negatif di masyarakat.

Persoalan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi juga menjadi catatan. Sebanyak 46,5 persen publik menilai penegakan hukum saat ini tidak baik, sedangkan 44,8 persen menilai baik. Untuk pemberantasan korupsi, 46,6 persen menilainya baik dan 45,5 persen menilai tidak baik. Poltracking menyebut rendahnya persepsi tersebut menjadi pekerjaan rumah yang perlu mendapatkan perhatian serius pemerintah.

Dalam aspek demokrasi, keberadaan oposisi kritis juga dinilai penting oleh mayoritas publik. Sebanyak 58,5 persen responden menilai keberadaan partai oposisi yang kritis terhadap pemerintah penting, sedangkan hanya 12,8 persen yang menyatakan tidak penting. Temuan ini menjadi salah satu catatan Poltracking terkait perlunya penguatan mekanisme checks and balances dalam pemerintahan.

Poltracking kemudian menawarkan sejumlah agenda perbaikan untuk merespons tren penurunan kepuasan publik. Di antaranya menjaga daya beli masyarakat dan memperluas lapangan kerja, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program prioritas seperti MBG dan KDMP, serta melakukan evaluasi dan perombakan kabinet sekaligus memperkuat komunikasi pemerintah.

Agenda lainnya adalah memperkuat penegakan hukum dan pemberantasan korupsi serta memperbaiki mekanisme checks and balances. Poltracking juga menekankan pentingnya harmonisasi hubungan Presiden dan Wakil Presiden untuk memperkuat stabilitas politik dan kepercayaan masyarakat.

Rilis tersebut menyebut hasil survei merupakan potret kondisi persepsi publik pada pertengahan Agustus 2026. Poltracking menilai persepsi masyarakat masih dapat berubah bergantung pada isu yang berkembang serta kebijakan dan agenda perbaikan yang akan diambil pemerintah untuk meningkatkan kembali tingkat kepuasan publik.