JAKARTA – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, bersama jajarannya mengadakan audiensi dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Mabes Polri pada Rabu (8/1/2025). Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara KPK dan Polri dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, termasuk meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang masih menjadi tantangan.
Dalam audiensi tersebut, Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan pentingnya kolaborasi lintas lembaga untuk memberantas korupsi secara menyeluruh. “Kami berharap sinergi yang lebih erat antara KPK dan Polri dapat mengoptimalkan pemberantasan korupsi, mulai dari pendidikan, pencegahan, hingga penindakan,” ujarnya.
Setyo juga menyoroti pentingnya dukungan berbagai pihak, terutama Polri, dalam memperbaiki IPK Indonesia yang mencerminkan persepsi nasional maupun internasional. “IPK adalah tugas bersama, bukan hanya tanggung jawab KPK. Polri memiliki peran strategis dalam menciptakan persepsi positif melalui kinerja yang transparan dan akuntabel,” tambahnya.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyambut baik inisiatif KPK tersebut dan menegaskan komitmen Polri untuk mendukung penuh langkah-langkah pemberantasan korupsi. Menurutnya, sinergi antara kedua lembaga adalah kunci untuk mempercepat perubahan dalam sistem pemberantasan korupsi di Indonesia.
Kapolri juga menekankan pentingnya keberadaan Kortas Tipikor (Korps Tindak Pidana Korupsi) Polri sebagai elemen pendukung yang memperkuat sinergi antara Polri dan KPK. “Kortas Tipikor hadir untuk mempercepat pemberantasan korupsi, baik melalui penindakan tegas maupun penguatan aspek pencegahan dan pendidikan,” jelas Kapolri.
Selain itu, Kapolri mengungkapkan bahwa pembaruan Nota Kesepahaman (MoU) antara KPK dan Polri menjadi prioritas untuk memperjelas pembagian tugas dan tanggung jawab. “Dengan adanya MoU baru, kita akan memiliki pedoman yang lebih jelas untuk bergerak bersama di lapangan,” tambahnya.
Audiensi ini juga menjadi langkah awal dari rencana jangka panjang untuk memperkuat kolaborasi antar lembaga. Rangkaian pertemuan formal dan informal akan dilakukan ke depannya untuk memastikan strategi yang disepakati dapat diimplementasikan secara efektif.
“Sinergi ini adalah wujud komitmen bersama untuk menjawab harapan masyarakat Indonesia akan pemberantasan korupsi yang lebih transparan dan efektif,” tutup Kapolri. Pertemuan ini sejalan dengan arahan Presiden RI untuk memperkuat langkah pencegahan dan penindakan korupsi demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
(guh)
