Polri Tegaskan Sertifikat Prestasi Nasional hingga Internasional Bukan Jaminan Lulus Rekrutmen
Jakarta – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menegaskan bahwa kepemilikan sertifikat atau piagam prestasi, baik di tingkat nasional maupun internasional, tidak serta-merta membuat seseorang dapat diterima menjadi anggota Polri. Setiap peserta tetap diwajibkan mengikuti seluruh tahapan seleksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Penegasan tersebut disampaikan Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir terkait proses penerimaan anggota Polri. Menurutnya, sertifikat prestasi, termasuk Sertifikat Pramuka Garuda, dapat digunakan sebagai dokumen pendukung dalam proses seleksi, tetapi bukan sebagai pengganti tahapan seleksi.
“Rekrutmen Polri dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Perkap Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penerimaan Anggota Polri,” kata Isir di Jakarta, Sabtu (8/8/2026).
Isir menjelaskan, seluruh peserta penerimaan anggota Polri harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan mengikuti setiap tahapan seleksi. Dengan demikian, prestasi yang dimiliki peserta tidak menghapus kewajiban untuk menjalani proses seleksi sebagaimana peserta lainnya.
“Prestasi yang dibuktikan dengan sertifikat atau piagam, baik nasional maupun internasional, termasuk Sertifikat Pramuka Garuda, merupakan dokumen prestasi pendukung yang dapat dilampirkan oleh peserta. Namun, kepemilikan dokumen tersebut tidak serta-merta membuat peserta diterima tanpa mengikuti proses seleksi,” ujarnya.
Ia menegaskan, seluruh peserta diproses berdasarkan ketentuan penerimaan anggota Polri yang berlaku. Tidak ada peserta yang dapat langsung dinyatakan diterima hanya karena memiliki sertifikat atau piagam prestasi tertentu.
“Jadi, siapa pun pesertanya, tetap harus mengikuti ketentuan dan tahapan seleksi yang berlaku. Sertifikat atau piagam prestasi merupakan bagian dari dokumen pendukung dan tidak menjadi pengganti proses seleksi,” tutur Isir.
Polri, lanjut Isir, berkomitmen menjaga proses penerimaan anggota agar berlangsung secara objektif, transparan, akuntabel, dan berdasarkan kemampuan serta kompetensi masing-masing peserta. Prinsip tersebut menjadi bagian dari penerapan filosofi BETAH, yakni Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis.
Untuk memperkuat transparansi, proses penerimaan anggota Polri juga melibatkan pihak eksternal dalam pengawasan sejumlah tahapan seleksi. Polri bersama Kompolnas menggandeng berbagai unsur, di antaranya Ikatan Dokter Indonesia (IDI), perhimpunan psikologi, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Kementerian Pendidikan, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Pelibatan berbagai pihak tersebut dilakukan untuk memastikan setiap tahapan seleksi berjalan sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengawasan dari unsur internal maupun eksternal diharapkan mampu menjaga proses penerimaan tetap terbuka sekaligus memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta.
Dengan mekanisme tersebut, Polri kembali menegaskan bahwa sertifikat prestasi nasional maupun internasional, termasuk Sertifikat Pramuka Garuda, merupakan dokumen pendukung yang dapat dilampirkan peserta. Dokumen tersebut tidak menjadi jaminan ataupun tiket untuk langsung diterima sebagai anggota Polri.
Setiap calon anggota tetap harus memenuhi seluruh persyaratan dan mengikuti tahapan seleksi yang telah ditentukan. Proses penerimaan tersebut dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip BETAH serta pengawasan yang transparan dan akuntabel demi menjaga kualitas dan integritas rekrutmen anggota Polri.
(guh)
