
JAKARTA – Polri memperkuat program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN) sebagai langkah konkret membantu masyarakat mendapatkan akses pekerjaan. Program ini menyasar kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus, terutama korban pemutusan hubungan kerja (PHK) dan penyandang disabilitas.
Melalui POLIRAN, Polri berupaya mempertemukan pencari kerja dengan dunia usaha melalui serangkaian kegiatan, mulai dari pendataan, pemetaan keterampilan, pelatihan vokasi hingga fasilitasi penempatan kerja.
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto saat meluncurkan program POLIRAN di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat, Bandung, Rabu (11/11/2026), menegaskan bahwa persoalan pengangguran menjadi salah satu perhatian Polri dalam membangun kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, pekerjaan bukan sekadar sumber penghasilan, tetapi juga memberikan kepastian ekonomi dan ketenangan bagi keluarga. Kondisi keluarga yang sejahtera dinilai menjadi salah satu fondasi penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
“Pekerjaan tidak hanya menjadi sumber penghasilan, tetapi memberikan kepastian dan ketenangan bagi keluarga. Dan keluarga yang sejahtera menjadi fondasi kamtibmas yang kuat. Karena itu, Polri terpanggil untuk ikut ambil bagian dalam mengatasi pengangguran,” ujar Kapolri.
Direktur Pembinaan Potensi Masyarakat Korbinmas Baharkam Polri Brigjen Pol M. Rudy Syafirudin menjelaskan, pelaksanaan POLIRAN saat ini difokuskan pada masyarakat terdampak PHK dan penyandang disabilitas. Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Kapolri agar program menyentuh kelompok masyarakat yang paling membutuhkan akses pekerjaan.
Rudy mengungkapkan, Polri mulai melakukan pendataan terhadap masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat PHK. Sebagai gambaran, di wilayah Banten terdapat sekitar 1.000 orang terdampak PHK yang menjadi perhatian dalam upaya fasilitasi ketenagakerjaan.
Dalam pelaksanaannya, Polri mengoptimalkan peran Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak pendataan di tingkat desa dan kelurahan. Personel kepolisian tersebut bertugas mengidentifikasi masyarakat yang belum bekerja sekaligus memetakan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki setiap pencari kerja.
Data tersebut kemudian menjadi dasar untuk menghubungkan pencari kerja dengan Balai Latihan Kerja (BLK) maupun Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) di kabupaten dan kota. Setelah memperoleh pelatihan atau penguatan kompetensi, mereka difasilitasi untuk mengakses lowongan pekerjaan yang tersedia di perusahaan.
“Bhabinkamtibmas melakukan kegiatan verifikasi dan pendataan keahlian dari para pengangguran di desa. Setelah itu, Bhabinkamtibmas membawa mereka ke BLK atau LPK yang ada di kabupaten/kota, serta menginformasikan kepada para pengusaha yang membuka lowongan bahwa para pencari kerja ini memiliki keahlian A, B, dan C,” jelas Rudy di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Untuk memperluas jangkauan program, Polri juga membangun kolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah penyediaan 50 ribu tempat pelatihan vokasi melalui Dinas Tenaga Kerja bagi masyarakat terdampak PHK.
Tidak hanya membantu mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan, Polri juga menaruh perhatian terhadap transparansi proses perekrutan. POLIRAN diarahkan agar masyarakat memperoleh kesempatan kerja tanpa terbebani praktik percaloan maupun pungutan liar.
Polri turut mengembangkan sistem pendataan melalui dashboard untuk memantau pencari kerja yang telah tersalurkan ke perusahaan. Sistem tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai perkembangan penempatan kerja sekaligus keberlanjutan pekerjaan yang diperoleh masyarakat.
Perhatian khusus juga diberikan kepada penyandang disabilitas. Rudy mendorong dunia usaha agar membuka kesempatan kerja yang setara dengan mempertimbangkan kompetensi, keterampilan, dan kemampuan masing-masing calon tenaga kerja.
“Kami mendorong agar penyandang disabilitas mendapatkan pekerjaan yang layak. Kami akan mendorong para pengusaha dengan sekuat-kuatnya sehingga penyandang disabilitas di Indonesia mendapatkan pekerjaan yang layak,” tegasnya.
Dukungan terhadap program tersebut juga datang dari pengamat ketenagakerjaan Timboel Siregar. Ia menilai POLIRAN sebagai bentuk kolaborasi positif untuk mempertemukan kebutuhan tenaga kerja di perusahaan dengan ketersediaan pencari kerja di masyarakat.
Namun, menurutnya, keberhasilan program tidak cukup hanya diukur dari banyaknya kegiatan pelatihan atau jumlah peserta yang terlibat. Peningkatan keterampilan dan kesinambungan program menjadi faktor penting agar tenaga kerja benar-benar mampu memenuhi kebutuhan dunia usaha dan industri.
Polri memastikan pelaksanaan POLIRAN akan terus dievaluasi melalui pendataan jumlah masyarakat yang berhasil mendapatkan pekerjaan. Evaluasi juga dilakukan terhadap masing-masing Polda untuk mengetahui efektivitas program serta tingkat penyerapan tenaga kerja di wilayahnya.
“Parameter keberhasilan POLIRAN tentu pertama bagaimana angka pengangguran bisa menurun. Kedua, bagaimana suatu daerah mampu mengelola dan menyediakan lowongan pekerjaan yang melampaui jumlah pencari kerja. Kami akan mengevaluasi kegiatan masing-masing Polda dan melihat berapa jumlah yang sudah berhasil terserap melalui POLIRAN,” pungkas Rudy.
Melalui program ini, Polri berharap kehadiran institusi kepolisian tidak hanya dirasakan dalam menjaga keamanan dan penegakan hukum, tetapi juga melalui kontribusi sosial yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya mereka yang membutuhkan kesempatan untuk kembali bekerja dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.
(guh)


