
JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melakukan mutasi dan rotasi terhadap 704 personel sebagai bagian dari penyegaran organisasi serta penguatan kinerja institusi. Dalam mutasi tersebut, sejumlah perwira tinggi mendapat penugasan baru sebagai Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) dan Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) di berbagai wilayah Indonesia.
Kebijakan mutasi tersebut tertuang dalam surat telegram Kapolri yang diterbitkan pada 20 November 2026. Informasi mengenai pergantian jabatan itu diumumkan pada Minggu (22/11/2026), mencakup sejumlah posisi strategis di tingkat Mabes Polri hingga kewilayahan.
Sejumlah perwira tinggi yang mendapat penugasan sebagai Kapolda di antaranya Irjen Pol Alfred Papare sebagai Kapolda Papua dan Irjen Pol Edfrie R. Maith sebagai Kapolda Papua Barat. Selain itu, Brigjen Pol Augustinus Berlianto Pangaribuan dipercaya mengemban jabatan Kapolda Bengkulu.
Pergantian juga terjadi di sejumlah wilayah lainnya. Irjen Pol Langgeng Purnomo mendapat penugasan sebagai Kapolda Sulawesi Tenggara, Irjen Pol Abioso Seno Aji sebagai Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), serta Irjen Pol Almas Widodo Kolopaking sebagai Kapolda Kalimantan Selatan.
Sementara itu, pada jajaran Wakapolda, Kombes Pol Octo Budhi Prasetyo mendapat penugasan sebagai Wakapolda Kalimantan Utara. Brigjen Pol Beny Arjanto dipercaya menjadi Wakapolda Kalimantan Barat, sedangkan Kombes Pol Dr. Purwadi Wahyu Anggoro mendapat amanah sebagai Wakapolda DIY.
Penempatan pejabat baru juga mencakup wilayah Bengkulu, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara. Brigjen Pol Donny Adityawarman ditugaskan sebagai Wakapolda Bengkulu, Brigjen Pol Dr. I Gusti Kade Budhi Harryarsana sebagai Wakapolda Sulawesi Tenggara, serta Kombes Pol Sugeng Hariyanto sebagai Wakapolda Maluku Utara.
Tidak hanya menyentuh jajaran kepolisian daerah, mutasi kali ini juga mencakup sejumlah jabatan strategis di lingkungan Markas Besar Polri. Brigjen Pol Iksantyo Bagus Pramono mendapat penugasan sebagai Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri, sementara Irjen Pol Yulius Audie Sonny Latuheru dipercaya sebagai Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Wakalemdiklat) Polri.
Selain itu, Brigjen Pol Dwi Agus Prianto mendapat penugasan sebagai Karosundokinfokum Divkum Polri. Pergantian jabatan tersebut menjadi bagian dari penataan organisasi untuk memperkuat fungsi kelembagaan, termasuk bidang hukum, pendidikan, dan pengembangan sumber daya manusia.
Mutasi dan rotasi juga mencakup sejumlah jabatan Kapolres serta posisi lainnya di lingkungan Polri. Penempatan personel dilakukan untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas kepolisian sekaligus meningkatkan kapasitas organisasi dalam menghadapi dinamika keamanan dan tantangan pelayanan masyarakat.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menjelaskan bahwa mutasi jabatan merupakan bagian yang wajar dalam dinamika organisasi kepolisian. Menurutnya, proses tersebut menjadi salah satu instrumen pembinaan karier sekaligus upaya memperkuat profesionalisme institusi.
Ia menegaskan, penempatan personel tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan melalui pertimbangan sejumlah aspek, mulai dari meritokrasi, kompetensi, kapabilitas, hingga integritas masing-masing personel.
“Penempatan personel dalam jabatan di lingkungan Polri dilaksanakan dengan mempertimbangkan meritokrasi, kompetensi, kapabilitas, dan integritas. Hal ini merupakan bagian dari upaya organisasi untuk memastikan setiap personel dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab secara optimal,” ujar Johnny Eddizon Isir dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (22/11/2026).
Polri juga menyampaikan apresiasi kepada para pejabat yang telah menyelesaikan penugasan sebelumnya. Sementara kepada pejabat yang memperoleh amanah baru, diharapkan dapat segera beradaptasi dengan lingkungan kerja dan karakteristik wilayah masing-masing.
Johnny menekankan bahwa setiap jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Para pejabat baru diharapkan mampu menjaga integritas, meningkatkan kinerja, serta memastikan pelaksanaan tugas kepolisian berjalan profesional.
“Setiap jabatan merupakan amanah dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan secara profesional. Kami berharap para pejabat yang mendapat penugasan baru dapat menjaga integritas, meningkatkan kinerja, serta menghadirkan pelayanan kepolisian yang responsif dan bermanfaat bagi masyarakat,” tutupnya.
Dengan mutasi terhadap 704 personel tersebut, Polri diharapkan semakin memperkuat soliditas organisasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pergantian pejabat juga menjadi momentum bagi jajaran kepolisian untuk menghadirkan kinerja yang lebih optimal, profesional, dan semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat.
(guh)


