Polri Gelar Sidang Etik Perwira Tinggi EHS Besok, Dugaan Penyalahgunaan Wewenang hingga Akses Ilegal Jadi Sorotan

JAKARTA – Polri melalui Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) menjadwalkan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap seorang perwira tinggi Polri berinisial EHS pada Selasa, 17 November 2026. Sidang tersebut akan berlangsung di Markas Besar (Mabes) Polri, Jakarta.
Agenda persidangan ini menjadi bagian dari proses penegakan kode etik profesi Polri atas sejumlah dugaan pelanggaran yang dipersangkakan kepada EHS. Proses tersebut sekaligus menjadi mekanisme internal untuk menguji dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan di lingkungan kepolisian.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko membenarkan agenda persidangan tersebut. Ia menyampaikan bahwa sidang KKEP dijadwalkan berlangsung pada Selasa (17/11/2026).
“Sidang KKEP dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 17 November 2026. Pelaksanaan sidang ini merupakan bagian dari mekanisme penegakan kode etik profesi di lingkungan Polri,” ujar Trunoyudo dalam keterangannya di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Sejumlah dugaan pelanggaran yang menjadi materi persidangan mencakup penyalahgunaan wewenang, ketidakprofesionalan, serta tindakan yang diduga tidak sesuai prosedur. Selain itu, EHS juga dipersangkakan terlibat dalam dugaan permufakatan untuk melakukan akses ilegal atau illegal access.
Dugaan akses ilegal tersebut disebut berkaitan dengan penggunaan akses di lingkungan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri. Dugaan itu mencakup periode ketika EHS menjabat sebagai Kabagmon maupun saat menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.
Untuk memastikan proses persidangan berjalan sesuai mekanisme yang berlaku, Polri telah menetapkan susunan komisi yang akan memimpin sidang KKEP. Komjen Pol Dr. Hendro Pandowo, M.Si. ditunjuk sebagai Ketua Komisi merangkap anggota, sedangkan Wakil Ketua Komisi dijabat Irjen Pol Agus Dwi Hermawan, S.H., S.I.K.
Adapun anggota komisi lainnya terdiri dari Irjen Pol Dr. Untung Widiatmoko, S.I.K., M.H., IJP Arie Ardian Rishadi, S.I.K., M.Si., serta Irjen Pol Toni Ariadi Efendi, S.H., S.I.K., M.H., M.M. Susunan tersebut akan menjalankan tugas pemeriksaan dan penilaian terhadap dugaan pelanggaran yang disangkakan kepada EHS.
Dalam perkara ini, EHS dipersangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Polri menegaskan bahwa seluruh rangkaian persidangan akan dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip profesionalitas, prosedural, dan proporsionalitas. Penegakan kode etik juga diharapkan menjunjung tinggi objektivitas serta akuntabilitas dalam setiap tahapan pemeriksaan.
“Seluruh rangkaian persidangan dilaksanakan sebagai bagian dari mekanisme penegakan Kode Etik Profesi Polri, dengan mengedepankan prinsip profesional, prosedural, dan proporsional, serta menjunjung tinggi etika, objektivitas, dan akuntabilitas,” tutup Trunoyudo.
Sidang KKEP pada 17 November 2026 tersebut menjadi tahapan penting untuk menentukan bagaimana dugaan pelanggaran etik yang dipersangkakan kepada EHS dinilai melalui mekanisme internal Polri. Hasil persidangan nantinya akan menjadi dasar bagi penentuan keputusan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(guh)


