JAKARTA – Ancaman terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan kini dinilai mengalami perubahan signifikan seiring perkembangan teknologi digital. Jika sebelumnya kelompok teroris identik dengan organisasi tertutup dan pola perekrutan konvensional, kini ancaman berkembang lebih cair melalui media sosial, algoritma digital, komunitas virtual, hingga kondisi psikologis generasi muda yang rentan.
Perubahan pola ancaman tersebut menjadi sorotan utama dalam Bedah Buku “Gamifikasi Kekerasan dalam Teror Modern di Era Digital” yang digelar dalam rangkaian Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Densus 88 Antiteror Polri Tahun Anggaran 2026 di Jakarta, Selasa (20/5/2026). Kegiatan itu dihadiri Wakapolri Dedi Prasetyo, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Eddy Hartono, serta Kadensus 88 AT Polri Sentot Prasetyo.
Forum tersebut mempertemukan berbagai disiplin ilmu mulai dari keamanan, hukum, psikologi, teknologi, hingga perlindungan anak untuk membahas perubahan karakter ancaman terorisme modern yang dinilai bergerak jauh lebih cepat dibanding pola penanganan konvensional selama ini.
Dalam pemaparannya, Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo menegaskan bahwa perubahan ancaman harus direspons dengan strategi baru yang lebih adaptif dan berbasis pencegahan. Menurutnya, ancaman terorisme kini tidak lagi tumbuh melalui organisasi besar dengan struktur formal, melainkan bergerak melalui ruang digital dan fragmen ideologi yang sulit dipetakan.
“Negara tidak boleh hanya hadir saat api sudah membesar. Pencegahan sosial harus hadir lebih awal, sedangkan penegakan hukum menjadi langkah terakhir yang terukur,” ujar Dedi Prasetyo dalam forum tersebut. Ia menambahkan, mitigasi embrio terorisme harus diperkuat melalui literasi digital, perlindungan anak, dan kemampuan masyarakat membaca risiko sejak dini.
Sementara itu, Kepala BNPT Komjen Pol. (Purn.) Eddy Hartono menilai ancaman ekstremisme saat ini tidak bisa lagi dipandang sebagai persoalan satu institusi semata. Menurutnya, pola ancaman telah melintasi batas sektor, ruang, dan generasi sehingga dibutuhkan sinergi nasional yang lebih kuat.
“Pencegahan harus dibangun melalui kolaborasi antara aparat keamanan, dunia pendidikan, keluarga, komunitas, hingga platform digital,” tegas Eddy Hartono. Ia menekankan bahwa pendekatan preventif menjadi langkah penting untuk membangun ketahanan masyarakat sebelum ancaman berkembang menjadi aksi nyata.
Kadensus 88 AT Polri Irjen Pol. Sentot Prasetyo juga menyoroti perubahan pola ekstremisme yang kini lebih personal dan sulit terdeteksi. Ia menyebut paparan digital menjadi salah satu faktor utama yang memicu penyebaran paham radikal di kalangan anak muda dan kelompok rentan.
“Kami melihat langsung bagaimana pola ekstremisme berubah. Ancaman kini lebih cair, lebih personal, dan sering kali berawal dari paparan digital yang tidak terdeteksi,” kata Sentot Prasetyo. Ia menegaskan bahwa Densus 88 terus memperkuat strategi penanggulangan berbasis asesmen risiko, deteksi dini, dan perlindungan kelompok rentan.
Dalam forum tersebut, para akademisi turut memberikan sejumlah catatan kritis terkait strategi penanggulangan terorisme modern. Psikolog forensik Zora Arfina Sukabdi menilai radikalisasi di era digital tidak lagi berlangsung secara bertahap sebagaimana teori klasik, melainkan dapat terjadi secara cepat akibat intensitas paparan media digital.
Ia menyoroti kondisi generasi muda yang mengalami alienasi sosial, merasa tidak terlihat, hingga kehilangan makna hidup sebagai pintu masuk narasi ekstremisme. Menurutnya, pendekatan pencegahan harus memahami faktor psikologis yang berkembang di masyarakat digital saat ini.
Guru Besar hukum pidana Harkristuti Harkrisnowo menambahkan bahwa kelompok ekstrem modern kini tidak hanya membangun propaganda, tetapi juga membentuk pengalaman emosional dan identitas digital yang mampu menarik simpati generasi muda. Ia mengingatkan agar strategi penanggulangan tetap menjunjung hak asasi manusia dan berbasis bukti ilmiah.
Pandangan serupa disampaikan psikolog forensik Adityana Kasandra Putranto yang menyebut riwayat perundungan, krisis identitas, dan keterasingan sosial sebagai faktor yang dapat mendorong seseorang rentan terhadap radikalisasi. Karena itu, pendekatan kesehatan mental dinilai penting dalam upaya pencegahan.
Sementara itu, pakar analisis data Ismail Fahmi menekankan pentingnya pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam mendukung sistem deteksi dini terhadap perilaku digital yang berpotensi mengarah pada ekstremisme.
Rakernis Densus 88 AT Polri Tahun Anggaran 2026 pun menjadi momentum penting untuk memperkuat strategi penanggulangan terorisme yang lebih prediktif, preventif, dan berbasis ilmu pengetahuan. Para peserta sepakat bahwa ancaman terorisme modern tidak lagi dapat dipahami dengan pola lama, sehingga pendekatan penanganannya juga harus terus berkembang mengikuti perubahan zaman.
(guh)
