Imigrasi Gandeng ITB Inisiasi “Pagar Digital” Berbasis Drone untuk Perkuat Pengawasan Perbatasan
Jakarta – Direktorat Jenderal Imigrasi menggandeng Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung (FTMD ITB) untuk menginisiasi program “Pagar Digital” sebagai sistem pengawasan keimigrasian di wilayah perbatasan Indonesia berbasis teknologi drone. Kolaborasi tersebut dibahas dalam pertemuan antara Direktorat Jenderal Imigrasi dan perwakilan ITB di Gedung Direktorat Jenderal Imigrasi, Jakarta, pada Selasa (30/6/2026).
Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, mengatakan gagasan tersebut muncul setelah dirinya menghadiri sebuah pameran pertahanan di Singapura beberapa bulan lalu. Saat itu, ia melihat beragam teknologi canggih untuk pengamanan perbatasan, namun belum menemukan produk serupa hasil karya anak bangsa. Kondisi tersebut mendorong Imigrasi menggandeng perguruan tinggi nasional untuk menghadirkan solusi teknologi buatan dalam negeri.
Menurut Hendarsam, Indonesia memiliki wilayah perbatasan darat sepanjang 3.111 kilometer yang membutuhkan sistem pengawasan lebih efektif. Di sisi lain, jumlah Pos Lintas Batas Negara (PLBN) maupun Pos Lintas Batas (PLB) masih terbatas, bahkan sebagian belum beroperasi secara optimal karena berbagai kendala, termasuk perjanjian lintas batas dengan negara tetangga.
Data Imigrasi menunjukkan bahwa selama periode Januari hingga April 2026 tercatat sebanyak 679.867 orang melintasi Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) darat secara resmi. Namun tantangan terbesar justru berasal dari aktivitas pelintas ilegal yang memanfaatkan jalur-jalur tidak resmi atau “jalur tikus”. Situasi tersebut diperparah oleh keterbatasan infrastruktur digital, tingginya risiko bagi petugas di lapangan, serta ancaman berbagai kejahatan lintas negara seperti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), penyelundupan manusia, dan penyelundupan komoditas.
Program “Pagar Digital” akan diprioritaskan di wilayah perbatasan darat Kalimantan yang berbatasan dengan Malaysia, Papua yang berbatasan dengan Papua Nugini, serta Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan Timor Leste. Untuk wilayah laut, pengawasan akan difokuskan di Kepulauan Riau, Batam, dan jalur-jalur penyeberangan di sekitarnya yang dinilai memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap pelanggaran keimigrasian.
Dalam implementasinya, Imigrasi akan memanfaatkan teknologi drone hasil pengembangan ITB sejak 2019 yang diproduksi bersama PT Dirgantara Indonesia. Drone tersebut dirancang mampu beroperasi tanpa henti selama 24 jam dengan dukungan sumber energi dari panel surya sehingga dapat melakukan pengawasan secara berkelanjutan di kawasan perbatasan.
Sistem pengawasan udara itu mengombinasikan dua jenis drone, yakni Drone HALE (High-Altitude Long-Endurance) yang bertugas melakukan pemantauan dari ketinggian sekitar 1.000 meter selama 24 jam, serta Drone Mantis yang berfungsi melakukan pendekatan taktis dan intersepsi visual ketika terdeteksi aktivitas mencurigakan. Teknologi tersebut sebelumnya telah diterapkan pada sektor agrikultur dengan hasil yang dinilai memuaskan.
Hendarsam menjelaskan, meski tidak dapat menghentikan pelintas secara fisik, sistem “Pagar Digital” mampu memberikan situational awareness atau kesadaran situasional secara real-time. Ketika drone mendeteksi aktivitas mencurigakan di titik-titik buta perbatasan, sistem akan langsung mengirimkan koordinat kepada petugas Imigrasi maupun aparat penjaga perbatasan terdekat sehingga waktu respons terhadap potensi pelanggaran dapat dipangkas secara signifikan.
Selain memperluas jangkauan pengawasan, penggunaan drone dinilai lebih efisien dibandingkan pengoperasian pesawat berawak. Data yang dikumpulkan dari udara dapat menjadi informasi awal yang akurat bagi petugas sebelum melakukan penindakan di lapangan, sekaligus meningkatkan efektivitas patroli di wilayah perbatasan yang luas dan sulit dijangkau.
Ke depan, Direktorat Jenderal Imigrasi menargetkan program “Pagar Digital” menjadi fondasi utama dalam membangun kemandirian keamanan siber di lingkungan keimigrasian nasional. Melalui kolaborasi dengan ITB dan PT Dirgantara Indonesia, pemerintah berharap pengawasan kedaulatan negara tidak lagi bergantung pada sistem asing, sekaligus mempersempit ruang gerak pelaku TPPO, pelintas ilegal, dan berbagai bentuk kejahatan lintas batas melalui pemanfaatan teknologi karya anak bangsa.
(guh)
