JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melakukan mutasi terhadap tiga Perwira Menengah (Pamen) melalui Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2463/XI/KEP./2026 tertanggal 2 November 2026. Salah satu posisi yang mengalami pergantian adalah Kapolres Sukoharjo, Jawa Tengah, di tengah berlangsungnya proses pemeriksaan internal oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri.
Mutasi tersebut menjadi bagian dari langkah organisasi Polri sekaligus evaluasi internal terhadap pelaksanaan tugas kepolisian. Pergantian jabatan Kapolres Sukoharjo juga menjadi perhatian karena dilakukan setelah muncul persoalan yang mendapat sorotan masyarakat.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan, institusinya tidak mengabaikan aspirasi maupun keluhan yang disampaikan masyarakat. Menurutnya, setiap peristiwa yang menjadi perhatian publik harus menjadi bahan evaluasi untuk memastikan anggota kepolisian menjalankan tugas sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.
“Polri tidak mengabaikan setiap aspirasi dan keluhan yang disampaikan masyarakat. Setiap peristiwa yang menjadi perhatian publik harus menjadi bahan evaluasi, termasuk memastikan pelaksanaan tugas anggota di lapangan berjalan sesuai prosedur. Hal ini merupakan bentuk tanggung jawab institusi dalam menjaga kepercayaan masyarakat,” ujar Trunoyudo dalam keterangannya di Jakarta, Senin (2/11/2026).
Dalam keputusan mutasi tersebut, AKBP Andhika Dharma Sena, S.I.K., M.H., yang sebelumnya menjabat Kapolres Sukoharjo, mendapatkan penugasan baru sebagai Perwira Menengah (Pamen) Stamaops Polri. Posisi yang ditinggalkannya kini dipercayakan kepada AKBP Indra Maulana Saputra, S.H., S.I.K., yang sebelumnya menjabat Kapolres Boyolali.
Sementara itu, jabatan Kapolres Boyolali selanjutnya diemban AKBP Christopher Adhikara Lebang, S.I.K., S.H., M.Si. Sebelum mendapatkan penugasan tersebut, Christopher menjabat sebagai Kasubdit Regident Ditlantas Polda Jawa Tengah.
Pergantian kepemimpinan di Polres Sukoharjo ini berlangsung ketika Propam Mabes Polri masih melakukan pemeriksaan terhadap AKBP Andhika Dharma Sena. Pemeriksaan tersebut bertujuan mendalami aspek pelaksanaan tugas serta kesesuaian prosedur dalam peristiwa yang menjadi perhatian publik.
Trunoyudo menegaskan, mutasi jabatan tidak serta-merta menghentikan proses pemeriksaan internal. Demikian pula, keputusan pergantian jabatan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai kesimpulan atau penetapan hasil pemeriksaan terhadap personel yang bersangkutan.
“Pemeriksaan internal tetap berjalan secara objektif dan sesuai mekanisme yang berlaku. Polri ingin memastikan setiap persoalan ditangani secara proporsional, sekaligus memberikan perhatian terhadap keluhan masyarakat dan perlindungan bagi anak-anak santri yang terdampak,” jelasnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa proses evaluasi internal dan pergantian jabatan merupakan dua hal yang tetap berjalan sesuai mekanisme organisasi. Polri menyatakan akan memberikan perhatian terhadap keluhan masyarakat, termasuk aspek perlindungan bagi para santri yang terdampak dalam peristiwa tersebut.
Di sisi lain, personel yang mendapatkan penugasan baru diharapkan segera menyesuaikan diri dengan tanggung jawab masing-masing. Polri meminta para pejabat yang dimutasi untuk menjalankan tugas secara optimal serta mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.
Trunoyudo menambahkan, setiap evaluasi harus menjadi bagian dari upaya memperbaiki kualitas pelaksanaan tugas kepolisian. Profesionalitas, kepatuhan terhadap prosedur, serta tanggung jawab dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat menjadi hal yang harus terus dikedepankan.
Melalui mutasi tersebut, Polri kembali menegaskan komitmennya melakukan pembenahan internal dan menjaga kepercayaan publik. Sementara itu, hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri terhadap AKBP Andhika Dharma Sena masih menjadi bagian penting yang perlu ditunggu untuk mengetahui secara objektif ada atau tidaknya pelanggaran dalam peristiwa yang tengah ditangani.
(guh)
