JAKARTA — Pusat Studi Kepolisian terus memperkuat tradisi keilmuan di lingkungan Polri. Sejak diresmikan oleh Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M. pada 10 Maret 2026, pusat studi tersebut tidak hanya menjadi ruang diskusi, seminar dan penelitian, tetapi juga mendorong lahirnya berbagai karya literasi di bidang kepolisian.
Hingga kini, sebanyak 48 buku telah menjadi bagian dari jejak karya dan pengembangan keilmuan dalam ekosistem Pusat Studi Kepolisian. Buku-buku tersebut membahas beragam persoalan, mulai dari ilmu kepolisian, hukum, kriminologi, keamanan, pemolisian masyarakat, sumber daya manusia, teknologi, digital policing, hingga persoalan sosial dan pembangunan nasional.
Sejumlah karya tersebut juga telah dibedah oleh para ahli dan akademisi melalui berbagai forum ilmiah. Kegiatan bedah buku menjadi ruang untuk menguji gagasan, memperkaya sudut pandang, sekaligus menghubungkan teori yang tertuang dalam buku dengan kebutuhan organisasi dan persoalan kepolisian yang dihadapi di lapangan.
Beberapa buku karya Wakapolri juga turut menjadi bahan pembahasan akademik. Di antaranya Teknologi Kepolisian: Automasi dalam Dinamika Keamanan Modern, Rasa Bhayangkara Nusantara: Perlindungan Perempuan dan Anak di Era Digital: Strategi Polri dalam Pemberantasan TPPO, Rekrutmen, Meritokrasi, & Teknologi, serta Gamifikasi Kekerasan dalam Teror Modern di Era Digital. Selain itu terdapat buku Mengawal Pangan Menuai Aman, yang merupakan karya bersama Komjen Pol. Dedi Prasetyo, Irjen Pol. Dr. Anwar, S.I.K., M.Si., dan Irjen Pol. Dr. Susilo Teguh Raharjo, M.Si.
Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo menegaskan bahwa keberadaan pusat studi harus mampu melahirkan pemikiran dan penelitian yang memberikan manfaat nyata bagi organisasi Polri maupun masyarakat. Menurutnya, hasil diskusi dan penelitian tidak boleh berhenti sebagai kegiatan akademik, tetapi perlu dituangkan dalam karya yang dapat dibaca, diuji, dikembangkan dan dimanfaatkan.
“Pusat studi harus terus berkarya. Jangan berhenti pada diskusi dan seminar. Hasil penelitian dan pemikiran harus dituangkan menjadi karya yang dapat dibaca, diuji, dikembangkan, dan dimanfaatkan untuk memperkuat kebijakan serta praktik kepolisian,” ujar Wakapolri.
Menurut Dedi, pengembangan ilmu kepolisian menjadi bagian penting dalam membangun evidence-based policing. Konsep tersebut menempatkan data, penelitian, ilmu pengetahuan dan pengalaman empiris sebagai dasar dalam pengambilan keputusan serta penyusunan kebijakan kepolisian.
“Kita ingin membangun evidence-based policing. Kebijakan kepolisian harus semakin kuat karena didukung ilmu pengetahuan, data, penelitian, dan pengalaman empiris. Dari sinilah pusat studi memiliki peran strategis,” katanya.
Dari 48 buku yang telah diterbitkan, tema yang diangkat memiliki spektrum yang cukup luas. Di bidang tata kelola terdapat Police Governance: Teori, Model dan Reformasi Tata Kelola Pemolisian dalam Sistem Pemerintahan Indonesia, sementara bidang hukum dan pidana antara lain diperkuat melalui Teori Hukum dan Hukum Pidana Kontemporer Jilid 1, Teori Hukum Jilid 2, serta Disparitas Pemidanaan dan Pertimbangan Hakim.
Bidang kriminologi dan keamanan juga menjadi perhatian melalui buku Teori Kriminologi dan Viktimologi, Kriminologi: Dari Teori ke Jalanan, Kejahatan Lintas Negara, Viktimologi Siber Indonesia, Studi Keamanan, dan Risk Based Policing. Sementara kajian pemolisian masyarakat dituangkan dalam karya seperti Memahami Polmas, Polmas Kontemporer, dan Mozaik Polmas Nusantara.
Tantangan keamanan di era digital turut mendapat perhatian melalui buku Pemolisian Digital: Transformasi di Era Akal Imitasi, TI dan Komunikasi Kepolisian, serta Gamifikasi Kekerasan dalam Teror Modern di Era Digital. Persoalan radikalisme dan terorisme juga dikaji melalui karya Radikalisme, Terorisme, dan Deradikalisasi: Teori, Kebijakan, dan Praktik Penanggulangan Terorisme di Indonesia.
Pada bidang sumber daya manusia, terdapat buku Pengantar MSDM dan Perwira Bhayangkara: Tangguh Mengabdi untuk Negeri. Sejumlah karya lain juga membahas transformasi organisasi, meritokrasi, kepemimpinan serta perkembangan generasi muda di tubuh Polri.
Sementara itu, pengalaman dan dinamika organisasi dituangkan dalam sejumlah karya, seperti Transformasi Polri: Narasi Menuju Realita, Transformasi Polri: Keselarasan Citra dan Realita, Paradigma Berpikir Kritis: Persepsi Polwan Cendekia, Rasio dan Nurani: Catatan Kritis Polisi Cendekia, serta Standar Etika Moral Menuju Transformasi Birokrasi Polri.
Karya lainnya juga merekam berbagai aspek organisasi dan pengabdian kepolisian, di antaranya Strukturasi Logistik Polri, Slog Polri: Struktur Pendukung Dinamika Organisasi, Interaksi Agensi Struktur Internasional Policing Polri, dan Pendekatan Humanis Merebut Hati Papua. Dari perspektif sosial dan pendidikan terdapat Masyarakat Sadar Wisata, Kisar Pendidikan, serta Jejak dan Modernisasi Lemdiklat Polri.
Wakapolri menekankan agar puluhan buku tersebut tidak hanya menjadi koleksi perpustakaan atau dokumentasi akademik. Buku-buku tersebut diharapkan menjadi bahan bacaan, referensi dan kajian bagi anggota Polri yang tengah menjalankan tugas.
“Buku-buku ini jangan hanya tersimpan di perpustakaan. Jadikan sebagai bahan bacaan, referensi, dan kajian bagi anggota Polri yang bertugas. Apa yang ditulis oleh para akademisi harus dapat menjadi bekal bagi anggota untuk memahami persoalan secara lebih mendalam dan mengambil langkah yang semakin tepat,” tegasnya.
Menurut Dedi, hubungan antara pusat studi dan satuan kerja di lingkungan Polri juga perlu terus diperkuat. Persoalan yang ditemukan anggota di lapangan dapat menjadi bahan penelitian, sedangkan hasil penelitian nantinya dapat digunakan untuk menyempurnakan kebijakan dan praktik kepolisian.
“Persoalan di lapangan dikaji secara ilmiah, hasil kajiannya menjadi pengetahuan, kemudian pengetahuan itu kembali digunakan untuk memperbaiki praktik kepolisian. Siklus inilah yang harus terus kita bangun,” ujarnya.
Keberadaan 48 buku tersebut menjadi salah satu penanda bahwa transformasi Polri tidak hanya dilakukan melalui penguatan kemampuan operasional, tetapi juga melalui transformasi pengetahuan. Buku menjadi media untuk mendokumentasikan pengalaman, menguji gagasan, membaca perubahan sosial dan menawarkan perspektif baru bagi pengembangan kebijakan kepolisian.
Karena itu, Pusat Studi Kepolisian didorong untuk memperluas kolaborasi dengan perguruan tinggi, akademisi, praktisi, lembaga pemerintah, masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan. Kolaborasi tersebut dinilai penting agar semakin banyak persoalan kepolisian yang dapat dikaji secara ilmiah dan menghasilkan rekomendasi yang tepat serta terukur.
“Empat puluh delapan buku ini bukan titik akhir. Ini adalah awal dari tradisi yang harus terus hidup. Kita ingin semakin banyak penelitian, semakin banyak buku, semakin banyak gagasan, dan semakin kuat hubungan antara ilmu kepolisian dengan kebutuhan masyarakat,” kata Dedi.
Ia menambahkan, kekuatan institusi kepolisian pada masa mendatang tidak hanya ditentukan oleh kemampuan operasional, tetapi juga kemampuan membangun pengetahuan dan mengubah pengetahuan tersebut menjadi tindakan yang memberikan manfaat.
“Ilmu harus bermuara pada kemanfaatan. Pengetahuan yang kita bangun harus membantu Polri menjadi semakin profesional, modern, humanis, adaptif, dan semakin dipercaya masyarakat,” pungkasnya.
Dengan lahirnya 48 buku tersebut, Pusat Studi Kepolisian menunjukkan perannya sebagai ruang yang mempertemukan pengalaman lapangan dengan kajian akademik. Dari persoalan di lapangan dapat lahir penelitian, dari penelitian berkembang pengetahuan, dan dari pengetahuan diharapkan lahir kebijakan serta praktik kepolisian yang semakin tepat.
Tradisi tersebut diharapkan terus berkembang sehingga Pusat Studi Kepolisian tidak hanya menjadi tempat berdiskusi, tetapi juga menjadi pusat produksi pengetahuan yang mampu mendukung terwujudnya pemolisian yang ilmiah, profesional, humanis, adaptif dan semakin dipercaya masyarakat.
(guh)
