LSM RATU Soroti Dugaan Pungutan di Sejumlah SMA/SMK Negeri Kediri, Siapkan Aksi Damai di Surabaya

KEDIRI – Lembaga Swadaya Masyarakat Rakyat Muda Bersatu (LSM RATU) menyoroti dugaan adanya pungutan yang dinilai tidak transparan di sejumlah SMA dan SMK negeri di wilayah Kabupaten dan Kota Kediri. Persoalan tersebut mencuat setelah LSM RATU menerima informasi terkait adanya pembayaran yang disebut tidak disertai bukti pembayaran resmi dari pihak sekolah.

Melalui surat pemberitahuan aksi damai bernomor 031/SPAD/RATU/VII/2026, LSM RATU menyampaikan rencana menggelar aksi pada Senin, 10 Agustus 2026. Aksi tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 10.00 WIB hingga selesai dengan titik kegiatan di sejumlah kantor pemerintahan dan institusi penegak hukum di Surabaya.

Dalam surat tersebut, LSM RATU menyatakan bahwa aksi dilakukan sebagai bentuk kontrol sosial serta dorongan agar penyelenggaraan pendidikan berjalan berdasarkan prinsip keterbukaan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Organisasi tersebut juga menilai pendidikan yang berorientasi pada kepentingan peserta didik harus dijalankan secara adil dan tidak menimbulkan beban yang tidak jelas bagi wali murid.

Salah satu tuntutan yang disampaikan adalah perlunya transparansi dalam setiap transaksi keuangan sekolah. LSM RATU meminta agar seluruh pembayaran yang dilakukan wali murid dapat dipertanggungjawabkan serta disertai bukti pembayaran resmi, seperti kuitansi atau bukti transaksi yang sah.

Selain itu, LSM RATU juga meminta adanya evaluasi terhadap jajaran terkait di lingkungan cabang dinas pendidikan wilayah Kediri. Organisasi tersebut mendesak agar dilakukan penindakan apabila terdapat pihak yang terbukti melakukan pelanggaran, termasuk dugaan pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam dokumen tuntutan, LSM RATU turut menyoroti dugaan adanya praktik jual beli buku dan kain seragam pada saat proses daftar ulang di sejumlah SMA dan SMK negeri di Kediri pada tahun ajaran 2024–2026. Dugaan tersebut diminta untuk ditelusuri secara menyeluruh oleh aparat penegak hukum guna memastikan ada atau tidaknya pelanggaran dalam pelaksanaannya.

LSM RATU juga meminta dilakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan sekolah, termasuk unsur komite dan bendahara. Namun, nama sejumlah sekolah yang disebut dalam dokumen tersebut tidak dicantumkan dalam pemberitaan ini untuk menjaga asas praduga tidak bersalah serta menghindari kesimpulan sebelum adanya hasil pemeriksaan resmi dari pihak berwenang.

Tak hanya terkait dugaan pungutan, LSM RATU turut meminta adanya pemeriksaan terhadap transparansi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMA dan SMK negeri wilayah Kabupaten dan Kota Kediri. Organisasi tersebut menilai pengelolaan anggaran pendidikan perlu dilakukan secara terbuka agar penggunaan dana dapat diketahui dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan.

Selain dana BOS, LSM RATU juga menyoroti penggunaan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Program tersebut mencakup dukungan biaya operasional personalia maupun nonpersonalia bagi satuan pendidikan tingkat SMA dan SMK negeri.

Dalam rencana aksi tersebut, LSM RATU menyebut akan melibatkan sekitar 50 peserta serta perwakilan organisasi. Massa direncanakan membawa sejumlah alat peraga, seperti bendera, banner, dan perlengkapan pendukung lainnya, dengan kegiatan yang disebut akan dilakukan secara damai.

LSM RATU berharap aparat penegak hukum dan instansi terkait dapat menindaklanjuti berbagai informasi yang telah disampaikan secara objektif dan profesional. Organisasi tersebut menegaskan bahwa seluruh dugaan yang disampaikan perlu dibuktikan melalui proses klarifikasi dan pemeriksaan berdasarkan fakta serta ketentuan hukum yang berlaku.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari pihak sekolah-sekolah yang diduga terkait maupun instansi pendidikan mengenai tuntutan tersebut. Media masih membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari seluruh pihak terkait agar pemberitaan tetap berimbang serta memberikan informasi yang utuh kepada masyarakat.